"Pemerintah saat ini belum menjamin secara penuh adanya kebebasan berjilbab dimanapun," kata koordinator aksi Eka Nur saat berorasi di kawasan videotron Jalan Pahlawan Semarang, Selasa.
Menurut dia, penggunaan jilbab bagi perempuan muslim di seluruh dunia merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh setiap negara.
Untuk itu, kata dia, PBB harus membuat peraturan tentang hak dan kebebasan penggunaan jilbab bagi setiap perempuan muslim serta pemerintah harus bertanggung jawab dan menjamin mengenai hal tersebut.
"Selain itu, pemerintah segera membuat kebijakan dari pusat ke daerah untuk mempermudah perempuan muslim yang berjilbab baik terkait dengan administrasi, institusi pendidikan, pemerintahan, institusi tempat kerja serta lembaga lainnya," ujarnya.
Ia mencontohkan, larangan berjilbab tidak hanya di institusi pendidikan saja tapi juga di tempat kerja dan dalam peraturan untuk membuat identitas diri seperti pada saat pembuatan foto surat izin mengemudi (SIM) dan foto ijazah.
Ia mengharapkan, pemerintah dapat bertindak tegas serta memberikan sanksi bagi institusi yang melakukan pelarangan menggunakan jilbab terhadap perempuan muslim dalam bentuk apapun.
"Kami juga mengharapkan seluruh elemen masyarakat untuk mendukung hak dan kebebasan berjilbab bagi seluruh perempuan muslim di Indonesia," kata Eka.
Dalam aksi yang juga memperingati Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada Senin (9/3) tersebut, selain berorasi para peserta juga membawa sejumlah spanduk dan poster yang antara lain bertuliskan, "Berjilbab Adalah Hak Kami", "Hormati Hak-hak Kaum Perempuan", "Jangan Larang Kami Berjilbab Dalam Bekerja", dan "Dengan Jilbab Kami Mampu Lahirkan Karya Besar".
(WSN/B010)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010
