Jerusalem (ANTARA News/Reuters) - Hubungan Israel-Amerika Serikat mencapai titik rendah dalam 35 tahun akibat rencana permukiman Tepi Barat, yang mengancam merusak upaya perdamaian dengan Palestina, kata duta besar Israel untuk AS seperti dikutip surat kabar Israel, Senin.

Komentar terkait pada Duta besar Michael Oren, sejarahwan terkemuka Timur Tengah, itu bertentangan dengan jaminan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa sengketa akibat pengumuman permukiman itu, yang dianggap "menghina" oleh pemerintah Obama itu sudah terkendali.

"Hubungan Israel dengan Amerika Serikat dalam kemelut terburuk sejak 1975.. satu bagian dari krisis bersejarah," kata koran "Yedioth Ahronoth" mengutip keterangan Oren kepada diplomat lain Israel dalam penjelasan singkat telepon pada akhir pekan lalu.

Pernyataan itu, juga dilansir media lain Israel, tampak merujuk pada tekanan Amerika Serikat pada 1975 bagi penarikan Israel dari dari Sinai Mesir, yang dicaplok Israel sejak perang 1973, oleh Israel.

Kementerian Luar Negeri Israel belum menanggapi.

Rencana Israel membangun 1.600 lagi rumah bagi warga Yahudi di wilayah Tepi Barat yang dicaploknya diumumkan saat Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden berkunjung untuk mendorong perundingan tak langsung perdamaian dengan Palestina.

Dalam bahasa terus terang langka, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton menyebut ulah Israel itu menghina.

Dalam wawancara dengan jaringan berita CNN pada Jumat, ia menyatakan hubungan dwipihak "tidak dalam bahaya". "Maksud saya, hubungan kami awet dan kuat," katanya.

Netanyahu, yang bersumpah terus membangun di dan di sekitar Jerusalem sambil mengendalikan pembangunan permukiman Yahudi di wilayah lain yang akan dijadikan negara Palestina, menyatakan menyesal atas yang digambarkannya "kejadian birokratik".

"Kami tahu cara berurusan dengan keadaan ini, dengan ketenangan hati, bertanggung jawab dan sungguh-sungguh," katanya pada Minggu.

Utusan Amerika Serikat dalam perjalanan kembali ke wilayah itu pada pekan ini untuk pembicaraan perdamaian, yang terhenti sejak Desember 2008.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak memulai lagi perundingan tanpa pembekuan mutlak pemukiman oleh Israel.

Tentangan atas permukiman itu juga terjadi di pemerintahan Israel.

Partai Buruh Israel pada pekan lalu memperingatkan mungkin keluar dari gabungan berkuasa akibat keputusan membangun 1.600 rumah pemukim di wilayah Arab caplokan di Jerusalem timur, kata Menteri Pertanian Shalom Simhon.

"Anggota Partai Buruh semakin sulit berperan serta dalam pemerintah gabungan sehubungan dengan tujuan usaha memulai kembali upaya perdamaian dengan Palestina," kata Simhon kepada radio tentara.

"Kemarahan (Wakil Presiden Amerika Serikat Joe) Biden benar. Kesalahan gawat sudah dilakukan dan ada harga untuk membayarnya," tambahnya.

Kementerian dalam negeri Israel pada awal pekan lalu menyatakan menyetujui pembangunan 1.600 rumah baru di Ramat Shlomo, permukiman Yahudi di bagian timur Jerusalem, yang berpenduduk sebagian besar suku Arab.

Langkah bermasalah itu membuat marah Palestina, yang menganggap permukiman menjadi perintang utama pada persetujuan perdamaian, dan yang ingin Yerusalem yang dicaplok Israel itu sebagai ibu kota negara masa depan mereka.

Berita itu juga memicu kemarahan Biden, yang mengunjungi Israel dan wilayah Palestina, dengan mengutuk kebijakan tersebut.

Kementerian Pertahanan Israel pada tengah pekan lalu mengecam pengumuman itu, yang bersamaan dengan kunjungan wakil presiden Amerika Serikat untuk mendorong pembicaraan perdamaian baru.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010