Selain itu, pembelajaran yang kurang baik itu juga terjadi karena banyaknya kepala daerah yang menjadi tim sukses, kata pengamat politik Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Setia Budhi di Banjarmasin, Selasa.
Setia Budhi mengatakan banyaknya "incumbent" yang menjadi calon kepala daerah saat ini, akan mengganggu pelayanan terhadap masyarakat, karena "incumbent" yang mencalonkan berlangsung secara secara massal mulai dari bupati hingga gubernur.
"Mungkin kalau dulu ketentuan "incumbent" yang mencalonkan tidak harus cuti masih bisa ditoleransi namun bila kondisinya seperti di Kalsel saat ini, hampir seluruh incumbent di tujuh kabupaten dan kota menjadi calon kepala daerah, maka sistem pemerintahan sudah pasti terganggu," katanya.
Hal itu seperti yang terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) mulai dari bupati, wakil bupati hingga sekretaris daerahnya menjadi bakal calon kepala daerah di luar kabupaten tersebut.
Kondisi tersebut, kata dia, tentu sangat mengganggu pelayanan masyarakat, karena biasanya, tugas bupati yang berhalangan hadir akan digantikan oleh wakil bupati.
Bila keduanya berhalangan hadir, maka bisa digantikan sekda, tapi kalau yang berhalangan hadir ketiga pemangku jabatan penting, akan sulit dibayangkan roda pemerintahan kedepan.
Begitu yang terjadi di provinsi, baik gubernur maupun wakil gubernur kini juga sama-sama menjadi bakal calon gubernur pada Pemilukada 2 Juni 2010.
Hal yang sama juga terjadi pada tujuh kabupaten yang akan melaksanakan pemilukada, karena seluruh kepala daerahnya ikut menjadi calon kepala daerah, baik menjadi calon gubernur atau wakil gubernur hingga menjadi bupati maupun calon bupati di daerah lain.
"Ini merupakan fenomena menarik untuk menjadi bahan kajian pemerintah, agar ada undang-undang yang tegas yang menyatakan "incumbent" harus cuti pada saat kembali menjadi calon kepala daerah," katanya.
Hal itu, kata dia, untuk menghindari nuansa "abu-abu" pada saat proses kampanye, seperti yang terjadi di Kalsel saat ini.
Menurut Budhi, saat ini sangat sulit membedakan antara tugas pemerintahan atau sedang kampanye, sehingga pengawasan mulai dari penggunaan fasilitas negara hingga lainnya, sulit dilakukan.
Selama pelaksanaan Pemilukada, kata dia, DPRD sebagai lembaga legislatif harus bekerja ekstra keras untuk mengawasi kinerja eksekutif, sehingga penyimpangan-penyimpangan kinerja eksekutif yang mungkin terjadi dari kegiatan Pemilukada bisa diminimalisasi.
Begitu juga dengan tim pemantau pemilu juga harus kerja secara jeli dan teliti, sehingga harapan untuk mendapatkan seorang pemimpin yang jujur dan amanah serta pelaksanaan pemilu yang demokrasi bisa tercapai.
Sementara itu, kata dia, banyaknya bupati kepala daerah yang juga ikut terlibat menjadi tim sukses baik secara terang-terangan maupun terselubung juga menjadi pembelajaran yang kurang baik bagi demokrasi pemerintahan kedepan.
"Memang tidak ada aturan kepala daerah tidak boleh menjadi tim sukses, namun secara etika politik saya kira kurang pas (tepat, red)," katanya.
Kendati tidak bisa dipungkiri, banyak bupati dan kepala daerah yang dicalonkan dari partai politik, sehingga saat ini mereka harus membantu parpolnya memenangi calon yang diusung, seperti politik balas budi. (U004/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
