Wakil Ketua Komisi III Bidang Perhubungan DPRD Sumatra Barat (Sumbar), M Tauhid, di Padang, Rabu, mengatakan rasa kecewa dan menyayangkan pernyataan pejabat Pelindo itu.
"GM Pelindo jangan asal bicara. Pelabuhan Teluk Bayur merupakan urat nadi perekonomian masyarakat Sumbar dan Sumatera bagian Barat. Kondisinya memprihatinkan dan membutuhkan pengembangan serta perluasan," katanya.
Menurut dia, pernyataan itu melukai masyarakat Sumbar karena Teluk Bayur merupakan pintu gerbang perekonomian Sumatera bagian barat, namun kondisi pelabuhan sudah tidak mampu lagi menampung aktivitas pelabuhan.
Ia memberi contoh, dermaga 5 dan 6 di Pelabuhan Teluk Bayur awalnya dapat dirapati kapal bertonase 35 sampai 40 ribu ton dengan kedalaman sampai 10 poin meter. Namun kini kedalamanny hanya sembilan meter saja dan kapal gampang kandas.
Dia juga menegaskan Pelindo terlihat tidak ada memelihara dan mengeruk pelabuhan itu.
Pembangunan dermaga baru dengan panjang 225 meter untuk kapal CPO juga perlu dipertanyakan karena kondisinya tidak sesuai spesifikasi sebuah dermaga, tambahnya.
Menurut dia, informasi di lapangan menyebutkan, jika kapal bersandar, dermaga itu goyang.
Begitu pula pemeliaraan sarana dan prasarana pelabuhan, seperti crane darat yang telah puluhan tahun tidak diperbaharui, padahal alat itu sangat dibutuhkan kapal yang tidak punya krane.
Anggota Komisi III lainnya, Nofrizon, mengatakan PT Pelindo tidak perlu menantang Sumbar untuk mengelola Pelabuhan Teluk Bayur. Kalau perusahaan itu tidak mampu, serahkan saja kepada Pemprov Sumbar melalui prosedur yang ada.
DPRD Sumbar secara kelembagaan akan memanggil GM Pelindo Koesbiantoro dalam waktu dekat terkait pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur, tambahnya. (H014/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
