"Fakta menunjukkan, selain aktivis lembaga survey yang menghabiskan dana ratusan miliar rupiah, juga beredarnya makelar Pemilu Kepala Daerah di tingkat pusat, terutama di lingkup elite partai politik. Mereka menjadikan Pemilukada itu sebagai arena tender proyek saja," ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.
Pernyataan Zainal mengomentari pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik mahalnya biaya Pemilukada.
"Presiden SBY harus didukung kuat untuk menindak para makelar Pemilukada itu. Ini yang pertama dan utama, lalu memeriksa kembali komponen-komponen biaya Pemilukada lainnya yang menjadikan ajang demokrasi di daerah itu mahal, termasuk aktivitas lembaga survey," katanya.
Zainal Bintang mensinyalir, kandidaat tertentu yang sangat berambisi berkuasa, telah menjadi mangsa empuk elite Parpol dan lembaga-lembaga survey.
"Di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kami melihat `belalai` parpol pun bekerja, plus Ormas, paguyuban, LSM dan lainnya, yang kesemuanya menambah `political cost` dari Pemilukada, belum lagi biaya-biaya seperti iklan di media cetak dan elektronik, media luar ruang seperti baliho, poster dan seterusnya. Jadilah biaya Pemilukada itu mahal bukan kepalang," ujarnya.
Penawaran atribut-atribut kampanye yang beragam makin membuat arena Pemilukada bagai `pasar ekonomi` baru dan menjanjikan.
"Biaya atribut dan kampanye yang sangat besar, menjadikan biaya seorang calon gubernur bisa mencapai Rp75 hingga Rp100 miliar, sementara Cabup dan Cawali antara Rp40 hingga Rp60 miliar. Bayangkan saja kalau ada tiga hingga lima pasangan calon," katanya.
Zainal mengkritik model demokrasi langsung seperti sekarang, yang tidak saja meningkatkan biaya politik, juga sering memicu timbulnya ketegangan sosial, dan konflik horizontal sehingga merusak persaudaraan lokal serta regional.
Tangan Asing
Zainal Bintang menyebutkan, berdasarkan informasi berbagai LSM dan pers, ada indikasi konsorsium asing terlibat dalam menaikkan kandidat gubernur, bupati maupun walikota di berbagai daerah.
"Saya juga punya data yang sama, meskipun ini masih perlu investigasi lagi. Yakni, beberapa kandidat sengaja bekerjasama dengan konsorsium asing dari Singapura atau beberapa negara lainnya, yang punya jaringan di Jakarta," kata Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi (BRAK), Jeffrey Kawulur secara terpisah..
Jeffrey melanjutkan, "Mereka membiayai kandidat mulai dari survey, pemasangan atribut, hingga `money politics` dalam berbagai bentuk, apakah itu bea siswa, tunjangan lansia dan bantuan ke tempat-tempat ibadah serta sekolah,"
Setelah kandidat berhasil memenangkan Pemilukada, barulah ada proses pengembalian melalui penguasaan atas sejumlah proyek bernilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah, kata Jeffrey.
"Yang membuat kita kaget juga, ialah, bahwa proyek-proyek itu diupayakan langsung oleh para agen `konsorsium asing` itu di berbagai departemen. Jadi si bupati, walikota atau gubernur tinggal menunggu saja proses makelar proyek di berbagai kementerian yang dijalankan para antek konsorsium itu.
Makanya di beberapa daerah, misalnya di Sulawesi Utara, ada kabupaten atau kota yang proyek-proyek bernilai puluhan dan ratusan miliar rupiah dijalankan oleh pengusaha-pengusaha dari luar, yang memicu kecemburuan pengusaha lokal," papar Jeffrey.
Itulah yang membuat Zainal Bintang dan Jeffrey Kawulur meminta Presiden segera membentuk Satgas Mafia Pemilukada untuk membongkar praktik-praktik seperti itu. (*)
M036/AR09
Pewarta: Ricka Oktaviandini
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
