Ketua Komisi B DPRD Jatim, Renville Antonio, di Surabaya, Kamis, mengatakan, bila mengacu hasil serapan beras pada periode Maret-April 2009 telah mencapai 300 ribu ton, namun pada periode sama tahun ini baru terserap 64 ribu ton.
"Pemprov Jatim mesti mengantisipasi kondisi ini, karena bila target pengadaan beras oleh Bulog tidak tercapai, akan berpengaruh pada stok beras," katanya.
Apalagi menurut dia, Jatim sebagai sentra beras nasional sehingga pencapaian pengadaan beras di provinsi ini sangat menentukan stok beras nasional.
Komisi B juga mendesak BUMN yang bertugas menjaga stabilisasi komoditas beras itu lebih proaktif dalam proses penyerapan beras petani.
"Sosialisasi terkait regulasi dan sistem pembelian beras petani mesti dilakukan secara masif. Keberadaan satuan tugas milik Perum Bulog Divre Jatim sebanyak 21 unit dinilai sejumlah pihak belum mampu melakukan sosialisasi terhadap petani khususnya gabungan kelompok petani [gapoktan] secara baik," kata politikus Partai Demokrat itu.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Divre Jatim, Agusdien Farid, mengakui, bila penyerapan beras yang dilakukan institusinya tersendat.
"Yang terserap melalui kontrak pada 24 Maret 2010 mencapai 64.000 ton, ini jauh dibandingkan serapan tahun sebelumnya sebesar 300.000 ton. Namun ini masih periode awal, sehingga belum bisa dievaluasi apakah target bisa terpenuhi atau tidak," katanya setelah mengikuti dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Jatim.
Hambatan penyerapan itu, lanjut Farid, terkait mundurnya musim tanam sehingga berpengaruh pada musim panen.
"Kekhawatiran lainnya terkait adanya rencana kenaikan harga eceran tertinggi pupuk yang akan menyebabkan harga beras meningkat sehingga akan berimbas pada proses pengadaan beras oleh Bulog," katanya.
Wakil Ketua Komisi B Anna Lutfie menegaskan perlu ada pengamanan secara khusus terkait adanya hama "kresek" yang diketahui telah banyak menyerang padi petani.
"Hama `kresek` ini telah menyebabkan penurunan kualitas hasil panen petani, jenis hama ini dapat menyebabkan rendemen padi turun serta patah lebih banyak," katanya.
Renville menambahkan, Pemprov Jatim mesti memperhatikan kondisi lantai penjemur gabah sebanyak 10 unit yang dikelola sejumlah KUD di Jatim tidak dapat beroperasi secara maksimal. (M038/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
