Banda Aceh (ANTARA News) - Pelayanan birokrat di kantor-kantor pemerintah di Provinsi Aceh dinilai belum mencerminkan nilai-nilai Islami (syariat Islam), kata Sekjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Tgk Faisal Aly.

"Kami menilai para birokrat seperti di kantor gubernur belum menunjukkan pelayanan yang bernuansa Islami, misalnya kepada para tamu yang berkunjung ke kantor itu," katanya saat dihubungi dari Banda Aceh, Kamis.

Ia mengaku pihaknya banyak menerima keluhan dari masyarakat tentang kurang ramahnya para birokrat. "Artinya, jika kita mau bertemu, katakanlah seorang pejabat di kantor gubernur, maka sulit bisa terwujud jika tidak ada relasi di kantor itu," katanya.

Syariat Islam, katanya, harus dipahami bahwa bukan hanya menyangkut etika berpakaian tapi juga bagaimana memberikan pelayanan, sikap ramah dan sopan sehingga masyarakat merasakan aman dan nyaman.

"Murah senyum, ramah dan sopan bahagian dari jatidiri yang harus diperlihatkan seorang muslim. Apalagi yang dilayani itu adalah saudaranya sendiri yang seiman," katanya menjelaskan.

Di rumah sakit, misalnya para perawat RSUZA Banda Aceh juga belum sepenuhnya memberikan pelayanan yang benar-benar mencerminkan nuansa Islami.

"Kalau masih ada perawat atau dokter yang kurang senyum, apalagi suka marah-marah kepada pasien dan keluarga, maka itu belum mencerminkan pelayanan bernuansa Islami," katanya lagi.

Ia juga menyatakan bank "plat merah" PT BPD Aceh yang belum memberikan contoh pelayanan yang baik sesuai dengan nuansa Islami yang seharusnya diterapkan di seluruh pelayanan publik di provinsi ujung paling barat Indonesia ini.

"Kita terharu saat datang ke bank-bank swasta karena pelayanan yang memuaskan dan menyejukkan, sejak dari pintu masuk sampai ke kasir. Berbeda di kantor pusat BPD Aceh, kita sulit menjumpai pelayanan yang ramah," katanya.
(A042/K004)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010