Jakarta (ANTARA News) - Partai Bulan Bintang (PBB) membuka peluang bursa pencalonan Ketua Umumnya dari kalangan ormas Islam dan tidak harus dari kalangan internal PBB, bahkan besar kemungkinan akan juga mengusung dari 22 ormas yang membidani lahirnya PBB.

"'Calon ketum dari orang luar tidak masalah, juga dari Ormas Islam. Yang penting memahami visi dan misi PBB dan berjuang untuk PBB,'' kata Wakil Sekretaris panitia OC Muktamar PBB, M Noch Djuremi di sela-sela Debat Kandidat Calon Ketum PBB di Jakarta, Selasa.

Dikatakannya, panitia Muktamar PBB akan melakukan bersilahturahmi ke ormas Islam pendukung PBB dengan para calon kandidat ketum, karena sebagai ormas pendukung PBB, mereka punya kewajiban sebagai peninjau dalam muktamar.

Menurut Djuremi, pada 17 April 2010, PBB akan bersilaturahmi dengan 22 Ormas Islam yang tergabung dalam Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI). "BKUI inilah yang melahirkan PBB dan menjelang Muktamar nanti, kami ingin bersilaturahmi dengan ormas-ormas Islam tersebut,'' tutur Djuremi.

Sementara itu Wakil Ketua Umum DPP PBB, Dachlan Abdul Hamied dalam debat kandidat mengungkapkan bahwa pada awalnya memang PBB didukung oleh 22 Ormas Islam. "Namun ini hanya dalam catatan sejarah dan tidak untuk hari ini,'' katanya.

"Bagian yang diambil oleh PBB dari sejumlah rakyat pemilih adalah sekitar 2,6 persen pada Pemilu 1999, kemudian 2,9 persen pada pemilu 2004 dan 1,9 persen pada pemilu 2009. Mungkinkah PBB masuk perhitungan di tahun 2004," ujar Dachlan.

Diakui Dachlan bahwa kondisi PBB saat ini banyak kader yang keluar dan masuk. "Pionir partai yang banyak keluar justru banyak yang mumpuni, dibanding yang masuk. Sehingga perlu dipertanyakan, mungkin ada something wrong,''katanya. Karenanya menurut Abdul Hamied, perlu dilakukan pembenahan-pembenahan di tubuh PBB.

Dachlan Abdul Hamied juga mengatakan dirinya siap untuk bersaing dengan calon-calon ketua umum yang lainnya. "Untuk membenahi umat saya menyatakan siap maju dan bersaing dengan kandidiat lain, karena saya sampai saat ini sudah didukung oleh hampir 40 persen DPW dan DPD PBB se-Indonesia," katanya.

Bahkan, Dachlan mengaharapkan agar pada Muktamar nanti calon ketua umum dilarang untuk melakukan politik uang. "Diharamkan bagi saya untuk menggunakan uang, dan saya berharap jangan dipilih jika memang ada yang melakukan politik uang," ujarnya.
(Ant/R009)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010