"Provinsi Bengkulu sudah krisis lahan dimana luas wilayah hanya 1,9 juta hektare dengan luas hutan mencapai 900 ribu hektare, sedangkan jumlah penduduk mencapai 1,7 juta jiwa, sehingga lahan yang ada saat ini saja tidak cukup untuk dibagi menjadi satu hektare per jiwa," kata Kepala Departemen Kampanye Walhi Bengkulu, Firmansyah, Minggu.
Kondisi ini, kata dia, membuat Provinsi Bengkulu tertutup untuk rencana membuka perkebunan besar jika tidak ingin menggusur masyarakat setempat sehingga mereka tidak memiliki lahan tetapi menjadi buruh di perkebunan besar tersebut.
Hal itu mengancam masyarakat di delapan kecamatan di Kabupaten Kaur dimana pemerintah kabupaten setempat berencana memberikan lahan seluas 16.400 ha kepada perusahaan perkebunan sawit baru yaitu PT Desaria Plantation Mining.
"Saat ini sedang diproses kerangka acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) tetapi Walhi dengan tegas menolak kehadiran perusahaan ini," katanya.
Pembukaan perkebunan baru itu, kata dia, akan menyingkirkan masyarakat 70 desa yang bermukim dan berkebun di atas lahan tersebut.
Masyarakat setempat akan kehilangan lahan pertanian karena perusahaan hanya menargetkan kebun plasma sekitar 3.000 ha.
Kondisi ini, menurut dia, akan berdampak sama dengan nasib petani di Desa Pering Baru dan enam desa lainnya di Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, yang tidak memiliki areal pertanian karena diklaim PT Perkebunan Nusantara VII.
"Seharusnya pemerintah mengutamakan pemenuhan kebutuhan lahan untuk rakyat karena luas kawasan non hutan Bengkulu saat ini hanya 1 juta hektare sementara jumlah penduduk mencapai 1,7 hektare," katanya.(K-RNI/R010)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
