"Ini kebijakan PAN secara nasional. PAN tidak berorientasi materi pada pelaksanaan pemilukada," kata Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN H. Kamaluddin Harahap saat membuka Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilukada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sumut di Medan, Sabtu.
Hadir pada kesempatan itu Sekretaris DPW PAN Sumut Parluhutan Siregar, Ketua Tim Pemenangan Pemilukada DPW PAN Sumut Wempy Saragih dan bendahara tim Anang Anas Azhar.
Kamaluddin Harahap mengatakan, "Tidak dibebankannya `uang perahu` kepada para calon kepala daerah yang diusung karena PAN tetap ingin memiliki posisi tawar terhadap para calon."
Jika calon yang diusung menang, kata dia, PAN akan tetap memiliki posisi tawar yang kuat dalam pemerintahan.
Menurut dia, kebijakan itu diambil dengan berkaca pada pengalaman tahun 2005 dan 2008 ketika PAN menetapkan "uang perahu" terhadap para calon kepala daerah yang diusung.
"Tapi, ketika calon yang kami usung itu menang, mereka tidak lagi peduli dengan PAN karena merasa sudah membayar `uang perahu`. Ini yang akan diubah PAN," ujarnya.
Pada kesempatan itu Kamaluddin Harahap juga menegaskan bahwa PAN memprioritaskan kader sendiri dalam setiap pemilukada. "Tentunya kader itu harus memiliki kapasitas, integritas, dan elektabilitas yang tinggi," katanya menandaskan.
Namun, lanjut dia, bila calon itu berasal dari luar, PAN harus bisa menarik calon kepala daerah dan calon wakil kepada daerah tersebut menjadi kader PAN.
Ia mengatakan bahwa PAN juga melakukan kontrak politik dengan para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. "Mereka harus punya komitmen menyejahterakan rakyat di kabupaten/kota yang akan mereka pimpin," ujarnya.
Ketua Tim Pemenangan Pilkada DPW PAN Sumatra Utara Wempy Saragih menyebutkan, PAN mengusung 14 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilukada di beberapa kabupaten/kota se-Sumut tahun ini.
(T.R014/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
