"Saya menginginkan setiap satu rupiah yang kita keluarkan seberapa dampaknya terhadap pengangguran, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan di setiap wilayah dan setiap sektor. Tapi itu tidak pernah dirumuskan oleh pemerintah," ujarnya pada diskusi mengenai investasi di ANTARA, Jakarta, Rabu.
Ia akan mendesak pemerintah untuk merumuskan berbagai indikator yang bisa dijadikan ukuran keberhasilan APBN dalam menyejahterakan masyarakat. "Negara harus menjadikan orang tidak boleh mati karena kelaparan," ujarnya.
Lebih jauh Harry mengharapkan Badan Anggaran DPR RI bisa menjadi kantor budget yang mampu mengukur keuntungan dari biaya yang dikeluarkan (cost benefit) dari setiap proyek yang menggunakan APBN.
"Pada APBN-P pemerintah meminta tambahan Rp100 triliun, namun target angka pertumbuhan ekonomi tetap. Kalau tidak ada kenaikan, mengapa tidak pakai (anggaran) angka yang lama saja," katanya.
Ia menyebutkan sebagian besar anggaran pemerintah dikeluarkan untuk biaya operasi rutin (gaji), yaitu sekitar Rp160 triliun, kemudian subsidi dan insentif sebesar Rp200 triliun, belanja modal sebesar Rp88 triliun, dan belanja barang sekitar Rp101 triliun
Harry juga mengungkapkan akan semakin memperketat persetujuan anggaran yang memfokuskan pertimbangan pada kinerja penyerapan anggaran, dan evaluasinya dengan menerapkan hukuman dan penghargaan.
"Jadi, kalau misalnya saya kasih (anggaran) Kementerian Pertanian Rp4,5 triliun, apa janji kementerian kepada kami, sehingga kalau tidak tercapai, apa bentuk hukumannya, apakah dipotong anggarannya sebesar (anggaran yang) tidak mampu diserap," kata Harry.
(R016/B010)
LangDetectid>en YahooCerror
Harry Azhar Azis
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010
