Jakarta, 22/4 (ANTARA) - Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan produksi perikanan adalah biaya. Pembiayaan yang bersumber dari APBN hanya mampu membiayai 15 persen dari total anggaran untuk "memacu" produksi perikanan. Selebihnya dibutuhkan peran serta dari pihak swasta dan masyarakat, tidak terkecuali sektor perbankan, Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad pada acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Bank Indonesia (BI) di Jakarta (22/4).

     Lebih lanjut Fadel menyampaikan bahwa dukungan pembiayaan dari pihak perbankan tersebut dapat merealisasikan upaya KKP menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar di dunia tahun 2015. Untuk mewujudkan visi tersebut, KKP akan melibatkan 1,1 juta penganggur dari lulusan perguruan tinggi untuk menjadi wirausaha yang mandiri di bidang perikanan budidaya melalui pemberdayaan bantuan sarana produksi, pendampingan dan pelatihan baik teknis maupun manajerial.

     Permasalahan utama pengembangan usaha perikanan budidaya adalah keterbatasan modal kerja maupun investasi, meskipun skema kredit program sudah tersedia. Selama ini, sebagian besar pembudidaya ikan dan nelayan dalam mendanai produksi usaha perikanan budidaya mengalami kesulitan untuk memperoleh kredit dari bank atau lembaga-lembaga keuangan, sehingga pembiayaan lebih banyak bersumber dari uang/tabungan sendiri maupun sumber-sumber informal untuk. Pihak perbankan selama ini dinilai belum tertarik untuk memberikan kredit kepada para pembudidaya/nelayan.

     Kesepakatan antara KKP dan BI yang ditandatangani Menteri KP bersama Deputi Gubernur BI (S. Budi Rohadi) dimaksudkan untuk mendorong percepatan kinerja sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor unggulan dalam perekonomian nasional, disamping untuk memperluas ruang lingkup kerjasama sebelumnya yang hanya meliputi seminar, workshop, sosialisasi, survei hingga pembentukan kelompok kerja dalam mendorong fungsi intermediasi perbankan.

     Pengembangan wirausaha pemula yang saat ini dikembangkan KKP bertujuan untuk memberdayakan sarjana dan masyarakat umum yang tergabung dalam Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) yang tersebar di 442 kabupaten di 33 propinsi. Paket pengembangan wirausaha pemula yaitu :Pengembangan budidaya rumput laut (6,5 juta/paket), Budidaya patin di kolam (9,5 juta/paket), Budidaya patin di KJA (15 juta/paket), Budidaya lele di kolam plastic (7,5 juta/paket), Budidaya nila di KJA (15 juta/paket). Semua disalurkan dalam bentuk sarana produksi budidaya ikan.

     Pada tahun 2010 - 2014, pembangunan perikanan budidaya diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi sebesar 353%, yaitu dari 5,26 juta ton menjadi 16,89 juta ton. Untuk mencapai peningkatan produksi yang besar tersebut, komoditas perikanan budidaya yang akan didorong dan dipacu pengembangannya terutama adalah rumput laut, lele, patin, bandeng dan kerapu. Komoditas tersebut sangat berpeluang untuk ditingkatkan produksinya dan menjadi nomor satu di dunia, mengingat potensi lahan yang tersedia sangat besar, teknologi budidaya mudah dan sudah dikuasai masyarakat, serta permintaan pasar cukup besar.

     Program peningkatan produksi budidaya ditempuh melalui dua (2) cara, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi adalah peningkatan jumlah produksi melalui peningkatan jumlah setiap unit usaha budidaya, sedangkan ekstensifikasi adalah memperluas dan atau menambah unit usaha budidaya. Pelaksanaan peningkatan produksi melalui ekstensifikasi salah satunya adalah melalui penyaluran paket pengembangan wirausaha pemula perikanan budidaya. Sedangkan komoditas yang dikembangkan terdiri dari berbagai jenis komoditas baik untuk ekspor ataupun untuk konsumsi dalam negeri,antara lain: udang, kerapu, kakap putih, rumput laut, bandeng, patin, lele, nila, gurame.

     Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Dr. Soen'an H. Poernomo, M.Ed, Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, HP.0816193391




Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2010