"Kita berharap dapat segera," katanya di Jakarta seusai rapat kerja dengan komisi XI di Jakarta, Kamis.
Ia mengungkapkan, Bappenas bersama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Koordinator Perekonomian telah dinilai layak untuk mendapatkan remunerasi sehingga dalam APBN 2010 telah dimasukkan remunerasi untuk tiga kementrian/lembaga tersebut.
Namun sejak Januari 2010, hingga saat ini, remunerasi belum dijalankan. Padahal menurut Lukita, tunjangan khusus pegawai telah diberhentikan sejak Januari seiring dengan pemberian remunerasi.
Lukita mengharapkan, proses untuk menjalankan remunerasi dapat segera dilakukan.
Ketua Komisi XI Emir Moeis mengatakan penundaan tersebut merupakan permintaan pemerintah sendiri.
Ia menjelaskan, dalam dokumen yang diberikan kepad DPR, remunerasi untuk tiga kementrian/lembaga tersebut diberi tanda bintang.
"Kita tidak tahu kenapa dibintangi, mestinya kalau membintangi itu DPR bukan pemerintah, kalau UU-nya kan sudah, itu masuk dalam APBN 2010," katanya.
Ia menambahkan pihaknya telah menerima surat dari Pimpinan DPR terkait dengan surat Menteri Keuangan ke DPR mengenai remunerasi.
Ia mengatakan, pihaknya akan memutuskan sesuai dengan pembahasan dan akan diteruskan ke badan anggaran.
Ia menambahkan, hasil badan aggaran akan segera dilaporkan ke pimpinan DPR untuk diproses lebih lanjut.
(T.M041/E008/P003)
Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
