"Seharusnya BI mencari calon yang kemampuannya sesuai dengan tugas yang ditinggalkan Bu Faj (Siti Fadjrijah), itu yang harus jadi pijakan DPR dan sebaiknya orang dalam biar bisa langsung kerja tanpa perlu adaptasi," kata Ryan di Jakarta, Rabu.
DPR pada 5 Mei mendatang akan melakukan uji kepatutan dan kepantasan terhadap 3 nama kandidat deputi gubernur BI yang diajukan presiden untuk mengganti posisi Siti Fadjrijah yang habis masa jabatannya Juni mendatang.
Ketiga orang itu adalah Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Halim Alamsyah, Direktur Direktur Riset Kebijakan Moneter BI Perry Warjiyo dan Komisaris Bank Danamon Krisna Wijaya.
Menurut Ryan, ketiga kandidat itu memiliki kemampuan dan pengalaman yang seimbang, sehingga DPR tinggal mencari sosok yang lebih pas untuk mengganti posisi deputi yang lama.
"Semua kandidat oke, tinggal pilihan DPR, pilih orang yang punya `background` regulator pengawasan perbankan atau yang berpengalaman operasional perbankan," kata pengamat dari BNI itu.
Ryan berpendapat, selain kebutuhan untuk mencari deputi bidang perbankan, DPR juga sebaiknya mempertimbangkan untuk memilih kandidat dari dalam yang sudah mengetahui seluk beluk kerja di BI.
"Kalau Pak Darmin (Darmin Nasution, Deputi Gubernur Senior BI) sudah dari luar, sepantasnya untuk deputi kali ini dari dalam, yang sudah punya senyawa atau chemistri untuk langsung berbaur dan memiliki kesepahaman dengan orang-orang di BI," katanya.
Mengenai keterkaitan Halim dengan kasus Bank Century, Ryan mengatakan hal itu adalah masalah politik yang seharusnya dipisahkan dalam pemilihan deputi gubernur BI.
"Semua orang yang terlibat bisa menjadi saksi, yang penting adalah adanya pandangan yang harus dipegang DPR bahwa setiap kandidat memiliki itikad yang baik dalam menjalankan tugasnya hingga saat ini," katanya.
Ryan juga memperkirakan, dampak kasus suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom yang sedang dimejahijaukan akan berpengaruh besar dalam proses pemilihan DG 5 Mei mendatang.
"Proses pemilihan akan lebih akuntabel, dan menghindari permainan kotor. Jadi adu profesionalitas akan lebih mengemuka. Masyarakat juga akan bisa menilai bagaimana jalannya proses pemilihan itu nanti," katanya.
(T.D012/F004/S026)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
