"Dalam kaitan itu, maka persoalan keselamatan jalan dibahas dalam lokakarya di Bogor, yang diselenggarakan sejak 27-29 April 2010," kata Kasubag Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor itu, Rabu.
Ia menjelaskan, dipilihnya Kota Bogor untuk lokasi pelaksanaan lokakarya sejalan dengan penentuan "kota hujan" itu sebagai proyek percontohan paket bantuan keselamatan, sehubungan dengan penanganan manajemen dan rekayasa lalu lintas dari Pemerintah Australia.
"Ini karena masalah transportasi di Kota Bogor merupakan satu masalah krusial yang penanganannya perlu mendapat tinjauan dan dukungan lebih lanjut," katanya.
Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suroyo Alimoeso mengatakan, perlu ada konsultasi antara pihak pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan kepolisian yang hadir dalam lokakarya agar ada upaya dalam peningkatan keselamatan transportasi.
"Saat ini pun sedang disusun peraturan pemerintah (PP) yang membahas perrmasalahan keselamatan transportasi ini," katanya.
Selain itu, kata dia, juga diperlukan pengembangan hubungan yang berkelanjutan dengan Pemerintah Australia sehingga penatalaksanaan hasil lokakarya dapat optimal mengingat keterbatasan Pemerintah Indonesia dalam hal anggaran.
Ia menambahkan, lokakarya itu ditujukan agar dapat mengevaluasi pelaksanaan kegiataan sebelumnya sehingga hasilnya kemudian dapat diimplementasikan oleh unit kerja masing-masing.
Sedangkan Wakil Wali Kota, Achmad Ru`yat, menyatakan, pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor serta mobilitas masyarakat sekitar Bogor berlangsung tidak seimbang, sehingga menimbulkan permasalahan seperti titik rawan kemacetan di beberapa lokasi.
"Tentu kami berharap lokakarya ini dapat berkontribusi pada upaya kami menangani masalah transportasi," katanya.
Cendekiawan muda Nahdlatul Ulama (NU) Bogor, Achmad Fahir, MSi menilai, dua tahun terakhir, masalah transportasi di Kota Bogor banyak dikeluhkan masyarakat, tidak saja warga setempat, namun juga oleh warga luar daerah yang hendak berkunjung.
"Sebutan yang sinis seperti `Kota Seribu Angkot` sering jadi perbincangan yang tidak mengenakkan," katanya dan menambahkan bahwa dengan adanya bantuan dari negara lain yang punya pengalaman mengatur persoalan transportasi, diharapkan pejabat berwenang bisa mendapatkan transfer ilmu yang bisa diterapkan.
Menurut dia, jika ke depan penanganan masalah transportasi dan keselamatannya bisa lebih baik, masyarakat akan mengapresiasi bahwa pemegang kebijakan memang mampu menjawab aspirasi warganya.
(A035/M012//P003)
Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
