"Silahkan saja dibuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi jangan sampai mengurangi efektivitas kebijakan yang dimiliki bank sentral dalam mengendalikan nilai rupiah dalam arti luas," kata Halim di Makassar, Kamis.
Ia menyebutkan, pengendalian moneter menyangkut pula adanya akses informasi secara cepat dan akurat dan fungsi koordinasi kebijakan.
"Terkait dengan pembentukan OJK, jangan sampai menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah," kata Halim yang juga merupakan calon Deputi Gubernur BI.
Menurut dia, solusi yang hendak dicapai dengan pembentukan OJK adalah memperkuat pengawasan terhadap perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
"Ada solusi yang bisa kita pelajari dari praktik di berbagai negara. Misalnya di Perancis pengawasan perbankan terpisah dari otoritas moneter tetapi masih dalam satu rumah, proses pengambilan keputusan kalau moneter oleh dewan moneter sementara kalau perbankan oleh dewan perbankan," katanya.
Di Jepang juga terpisah tetapi bank sentral memiliki kewenangan menghimpun informasi dan memberikan rekomendasi kepada OJK.
"Terhadap masalah ini memang masih memerlukan banyak pengkajian sehingga harus hati-hati," katanya.
Sementara itu mengenai independensi BI, Halim mengatakan, ada beberapa aspek terkait independensi bank sentral tetapi yang terpenting adalah bank sentral harus mampu memformulasikan kebijakan dan melaksanakannya tanpa ada kekhawatiran intervensi dari pihak lain.
"Ia juga bisa menentukan instrumen kebijakan yang tepat untuk merespon suatu masalah atau mencapai tujuan yang ditentukan," katanya. (A039/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
