DPRD DKI memberikan rekomendasi tersebut karena pasokan listrik dari BUMN pusat itu dinilai kurang mampu memenuhi kebutuhan warga ibukota sehingga masih sering dilakukan pemadaman bergilir oleh PLN.
"Memang sudah ada pemikiran ke sana, tapi gak bisa terburu-buru karena kita harus pelajari dulu kebutuhan energi di Jakarta di masa sekarang dan masa yang akan datang," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Balaikota DKI, Rabu.
Menurut Fauzi, kajian tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang energi saat ini sedang dilakukan termasuk mengenai pola suplai energi di Jakarta yang disediakan PLN sehingga nantinya suplai energi dari BUMD tersebut dapat diintegrasikan.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna rekomendasi DPRD DKI Jakarta terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2009, Dewan memberikan rekomendasi agar DKI membentuk BUMD energi untuk mengurangi ketergantungan dari sumber-sumber energi yang kini menjadi andalan Pemprov DKI Jakarta.
"Eksekutif perlu menjajaki pembentukan BUMD energi yang akan menjamin pasokan kebutuhan energi di kota Jakarta. Ini akan menghindari ketergantungan kita dari sumber energi sekarang, karena sudah mampu memenuhi kebutuhan energi sendiri," kata Wakil Ketua DPRD DKI Lulung Lunggana.
Selain listrik, kebutuhan gas termasuk kebutuhan vital di Jakarta baik untuk rumah tangga maupun transportasi sehingga BUMD yang akan dibentuk nantinya diminta juga untuk menyediakan kebutuhan gas.
Salah satu contoh diungkapkan Lulung adalah dengan membentuk Perusahaan Gas Daerah (PGD) yang dapat melakukan suplai gas langsung ke konsumen dari produsen gas di wilayah kerja minyak dan gas.
"Dengan begitu, tarif gas pun bisa menjadi murah dibandingkan dengan tarif gas yang ditetapkan BUMN," katanya.
Suplai gas murah juga dibutuhkan bagi pelayanan transportasi semisal busway Transjakarta yang sebagian besar armadanya telah menggunakan bahan bakar gas (BBG).
Sementara itu, suplai listrik sebesar 50 mega volt dipastikan akan dibutuhkan oleh transportasi massal Mass Rapid Transit (MRT) yang ditargetkan beroperasi pada 2016 nanti.
Gubernur Fauzi Bowo menyebut penyediaan suplai listrik untuk pengoperasian MRT itu merupakan prioritas Pemprov dalam mendirikan pembangkit listrik sendiri sebagai cadangan suplai listrik dari pusat.
Saat ini, kebutuhan pasokan listrik untuk MRT sebesar 50 Mega volt telah disediakan oleh PLN lewat nota perjanjian kerjasama PLN dan Pemprov DKI yang ditandatangani Senin 15 Juni 2009 lalu.
PLN direncanakan membangun beberapa gardu di sepanjang rute MRT untuk menjaga kestabilan tegangan.
(A043/B010)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010
