"Kerja sama antarnegara muslim itu untuk saling belajar tentang demokrasi," katanya di Surabaya, Kamis.
Ia mengemukakan hal itu saat membuka pertemuan kelompok ahli (PKA) bertajuk "Islam dan Demokrasi dalam Perkembangannya di Kawasan Timur Tengah" di Surabaya, 6-7 Mei.
Dalam pertemuan yang dihadiri DCM Kedubes Kerajaan Hasyimia Yordania untuk Indonesia, Ibrahim Abdul Karim Mansur Obeidat, ia mengatakan demokrasi yang dikampanyekan itu tidak lepas dari nilai-nilai Islam.
"Kami mencontohkan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang mampu menyeimbangkan antara Islam, demokrasi, dan modernitas," katanya.
Oleh karena itu, katanya, kerja sama antarnegara muslim tentang demokrasi itu akan diarahkan pada nilai-nilai demokrasi seperti pluralisme, kebebasan, kebersamaan, dan toleransi.
"Tapi, nilai-nilai demokrasi di negara muslim itu tetap dikampanyekan secara kritis yakni perkembangannya tidak dipaksakan dan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal," katanya.
Menurut dia, pengembangan demokrasi di Indonesia secara kritis itu tetap menjadikan nilai-nilai Islam sebagai inspirasi dalam demokrasi.
"Nilai-nilai Islam yang dijadikan inspirasi dalam pengembangan demokrasi di negara-negara muslim itu antara lain musyawarah, kejujuran, bertanggung jawab terhadap perbuatan sendiri (akuntabilitas) dan kesadaran hukum dalam hubungan dengan orang lain," katanya.
Bagi Indonesia, katanya, pengembangan demokrasi di negara-negara Islam, terutama di kawasan Timur Tengah, itu sangat strategis untuk memetakan "arsitektur" kawasan regional Indonesia-Timur Tengah.
"Kita tahu pusat konflik di dunia ada di kawasan itu, padahal nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai Islam itu dapat berjalan bersama. Indonesia sudah membuktikan hal itu, bahkan hubungan Islam-demokrasi di Indonesia tidak meninggalkan nilai-nilai lokal," katanya.
Dalam kaitan itu, Indonesia merintis kerja sama antarnegara Islam dalam hal demokrasi itu melalui "Bali Democracy Forum" (BDF) sejak tahun 2008 dan kini sudah tercetus "Institute for Democracy and Peace" (IDP) untuk merinci bentuk kerja sama antarnegara muslim itu.
PKA di Surabaya itu juga menampilkan pembicara antara lain Pejabat Fungsional Dirjen IDP Kemlu, Tangkuman Alexander; Ketua PBNU Prof Dr Kacung Marijan; dan fungsionaris PP Muhammadiyah Dr Abdul Mu`thi M.Ed.
(T.E011/I007/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
