"Sikap bersama itu terkait kasus Bank Century yang kini berada dalam ranah hukum, tidak boleh dibawa ke dalam ranah politik," katanya di Bekasi, Jawa Barat, Minggu.
Ditemui saat mendampingi Wakil Presiden Boediono, Muhaimin yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatakan, hak menyatakan pendapat di DPR untuk kasus Bank Century dirasakan tidak perlu ada.
"Biarkan proses hukum berjalan lebih dulu," ujarnya.
Muhaimin mengemukakan, Sekretariat Bersama Partai Koalisi yang ketua hariannya dijabat Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, pasti akan ada perbedaan pendapat.
"Pasti akan ada perbedaan pendapat. Itu `kan biasa. Boleh-boleh saja dalam demokrasi, akan tetapi harus ada sikap bersama untuk kasus itu secara hukum lebih dulu," katanya.
Kemungkinan masih adanya perbedaan pandangan untuk kasus Bank Century dari partai politik pendukung koalisi, Muhaimin menyatakan, "Ya, harus. Namanya saja koalisi. Jika masih berbeda kasus Bank Century, ya, itu bukan koaliasi namanya."
Ia menambahkan, fungsi Sekber Partai Koalisi di antaranya memperpendek perbedaan pandangan di masing-masing partai dalam melihat kasus atau kebijakan pemerintah.
Tentang belum adanya jaminan kesamaan pendapat dalam Sekber Partai Koalisi, Muhaimin berharap kesamaan sikap itu akan selalu ada.
(T.R018/S023/P003)
Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
