"Harusnya gedung lama ini bisa bertahan sesuai dengan masanya saat pembangunan awal, seperti yang sudah disampaikan Kementerian PU bahwa gedung tersebut bisa bertahan sampai 50 tahun lebih. Jika sekarang ini ada yang tidak beres, maka patut diduga ada penyimpangan saat pembangunan awalnya," kata Ismet kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Ditegaskan Ismet, DPR harus terbuka untuk melakukan audit konstruksi terhadap gedung lama yang sudah retak sebelum masanya, sehingga tidak lantas dijadikan alasan bagi anggota DPR untuk memuluskan rencana pembangunan gedung baru tersebut.
"Hanya para ahli yang bisa melihat apakah gedung tersebut masih layak atau tidak. Untuk itu harus ada audit konstruksi sehingga bisa lebih dipastikan kelayakannya," ungkapnya.
Menurut Ismed, gedung yang ada saat ini masih bisa dipergunakan oleh para anggota DPR sehingga tidak perlu membangun gedung baru yang menghabiskan anggaran negara.
"DPR harus bijak dalam menentukan prioritas anggarannya untuk masyarakat. Sebab, masih banyak anggaran yang perlu diprioritaskan untuk masyarakat seperti untuk pendidikan, irigasi pedesaan, pembangunan gedung sekolah dan lainnya. Jadi, wacana pembangunan gedung baru DPR ini harus dihentikan," ujarnya.
Hal senada disampaikan Kordinator Indonesian Parliamentay Center (IPC) Ahmad Hanafi yang mendesak agar adanya audit terhadap gedung lama, sehingga bisa diketahui adanya penyimpangan yang terjadi.
Sebelumnya, anggota Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan meminta anggaran pembangunan Gedung Nusantara I diusut. Pasalnya, Gedung Nusantara I yang dibangun tahun 1997 itu sudah mengalami keretakan.
Padahal, lanjut Dahlan, Kepala Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Sumaryanto Widayatin telah menyatakan, Gedung Nusantara 1 masih sangat layak dipakai untuk 50 tahun ke depan.
"Kita tidak tahu persis berapa anggaran untuk pembangunan Gedung Nusantara I waktu itu. Namun jika kementerian PU menyatakan umur kekuatan beton gedung tersebut bisa bertahan sampai 50 tahun, maka ini menjadi sebuah pertanyaan," katanya.
Karena itu, katanya, patut dipertanyakan apakah benar anggaran yang dipakai saat itu sesuai kualitas bahan yang dikeluarkan, sebab faktanya gedung tersebut telah retak sementara usianya baru 13 tahun.
"Kita yakin ada kelemahan dalam pengawasan saat pembangunan Gedung Nusantara I dan akan segera meminta anggaran pembangunan gedung saat itu," katanya.
Meski mendapat sorotan tajam dari masyarakat, rencana pembangunan Gedung Nusantara I sudah disepakati DPR untuk tahap awal pencairan anggaran negara pada tahun ini sebesar Rp250 miliar dari total yang dibutuhkan sebesar Rp1,8 triliun.
D011/A041
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
