Bawaslu RI: Masih ada pelanggaran prokes saat kampanye

Bawaslu RI: Masih ada pelanggaran prokes saat kampanye

Ketua Bawaslu RI Abhan saat memberi keterangan pers di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (30/11/2020). ANTARA/Sumarwoto

Pelanggaran di protokol kesehatan masih ada ya. Jadi, kampanye melebihi 50 orang, kemudian, misalny,a tidak melebihi 50 orang tetapi tidak memakai masker, tidak jaga jarak
Purwokerto (ANTARA) - Pelanggaran terhadap protokol kesehatan masih ditemukan saat pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, Abhan.

"Pelanggaran di protokol kesehatan masih ada ya. Jadi, kampanye melebihi 50 orang, kemudian, misalny,a tidak melebihi 50 orang tetapi tidak memakai masker, tidak jaga jarak," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.

Abhan mengatakan hal itu kepada wartawan di sela acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu RI dan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto serta Universitas Wijayakusuma Purwokerto di Pendopo Sipanji, Purwokerto.

Menurut dia, sanksi terberat terhadap pelanggaran protokol tersebut berupa pembubaran kegiatan kampanye dan dikurangi jatah jadwal kampanye-nya.

Baca juga: Bawaslu rekomendasikan coklit ulang DPT

Baca juga: Meneguhkan komitmen pilkada tanpa klaster virus corona


"Tidak sampai digugurkan (diskualifikasi, red.). Di Undang-Undang Pilkada enggak ada ketentuan pelanggaran prokes (protokol kesehatan) itu sampai diskualifikasi, enggak ada," ujarnya menjelaskan.

Disinggung mengenai kemungkinan adanya penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 seiring dengan masih tingginya kasus COVID-19 di Indonesia, dia mengatakan sampai saat ini, penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (RI) maupun Bawaslu RI, pemerintah, dan Komisi II DPR RI tetap pada putusan bahwa pesta demokrasi itu dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

Lebih lanjut Abhan mengatakan pencegahan COVID-19 bukan merupakan tanggung jawab Bawaslu karena penyakit yang disebabkan oleh virus Corona jenis baru itu bisa menyerang semua orang dan pemerintah pun telah membentuk Satgas Penanganan COVID-19.

"Pemerintah juga sudah menyatakan sebagai kondisi darurat bencana nonalam. Undang-undangnya (UU Pilkada, red.) sudah menyatakan (sanksi) tapi enggak sampai diskualifikasi, yang ada hanya administrasi kami hentikan, kemudian dikurangi sanksinya, dikurangi masa jadwal-nya. Sanksi pidana-nya ada di undang-undang lain di wilayah polisi, ada UU Karantina, ada UU Wabah, dan sebagainya," katanya menegaskan.

Terkait dengan data penyebaran COVID-19 di wilayah yang menyelenggarakan pilkada, dia mengatakan pihaknya selalu mengacu pada data yang disajikan oleh Satgas Penanganan COVID-19.

"Dari paparan Satgas COVID-19 terakhir kemarin bahwa kecenderungannya daerah yang berpilkada itu malah turun (angka penularan COVID-19, red.)," ucap dia.

Kendati demikian, dia mengimbau penyelenggara pilkada maupun masyarakat untuk tetap patuh dan taat terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Dalam hal ini, kata dia, KPU RI telah menerapkan protokol kesehatan di setiap tahapan pilkada, mulai dari kampanye hingga saat pemungutan suara.

Bahkan, lanjut dia, KPU juga telah menerbitkan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) yang mengatur pelaksanaan pilkada di tengah pandemik COVID-19.

Baca juga: DPR: KPU-Bawaslu koordinasi dengan Satgas COVID-19 jelang Pilkada 2020

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Bawaslu temukan 18 ribu lebih permasalahan di TPS saat pencoblosan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar