Sebagai gantinya, panitia atas rekomendasi pihak kepolisian setempat mengalihkan kegiatan yang menjadi penanda dimulainya kampanye terbuka pada 16-30 Mei tersebut ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Trenggalek.
"Atas nama KPU, kami menyampaikan permintaan maaf pada seluruh masyarakat Trenggalek atas pengalihan lokasi deklarasi yang sedianya digelar di lapangan terbuka ke kantor KPU. Rencana awalnya memang begitu, tapi perkembangan situasi keamanan ternyata tidak memungkinkan," kata Ketua KPU Trenggalek Patna Sunu, Sabtu.
Pembatalan kegiatan deklarasi setiap pasangan calon untuk siap menang dan siap kalah serta penandatanganan ikrar kesepakatan untuk menggelar kampanye damai diputuskan secara mendadak.
Keputusan KPU tersebut menuai protes, terutama dari massa pendukung Mulyadi-Kholik (MK). Patna beralasan, sebagaimana keterangan yang disampaikan Kepala Polres Trenggalek AKBP Eddy Hermanto, perkembangan situasi menjelang deklarasi tidak kondusif.
"Masing-masing pasangan calon membawa massa pendukung dan itu tentu sangat rawan terjadi `gesekan`," kata Kapolres seperti ditirukan Patna.
Kegiatan deklarasi tersebut akhirnya dialihkan ke kantor KPU. Meski diselenggarakan dengan sangat sederhana, prosesi penandatanganan berjalan lancar.
Acara dimulai dengan pembacaan kata sambutan serta permintaan maaf KPU Trenggalek oleh Patna Sunu. Setelah itu, prosesi langsung dilanjutkan dengan penandatanganan naskah deklarasi yang ditulis dalam spanduk berukuran 2 x 2 meter.
Hanya berselang kurang lebih 30 menit kegiatan deklarasi dan penandatanganan ikrar bersama untuk menggelar kampanye damai itu selesai dilaksanakan. Para calon kemudian dipersilahkan pulang ke posko pemenangan masing-masing.
Massa pendukung Mulyadi WR-Kholik (MK) yang kecewa dengan perubahan lokasi deklarasi menggelar orasi di sepanjang Jalan Raya Trenggalek-Ponorogo, lokasi kantor KPU Kabupaten Trenggalek .
Mereka melakukan konvoi terbuka menggunakan berbagai jenis kendaraan roda empat dan roda dua sambil memprotes sikap KPU yang dinilai telah diintervensi calon "incumbent" Soeharto-Samsuri. (M038/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
