"Kalau ingin korupsi, ini bodoh. Karena yang mengawasai banyak, DPR, LSM, KPK, Irjen hingga masyarakat," kata Suryadharma Ali ketika memberi keterangan seputar 48 titik lemah dalam pelayanan dan berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi seperti yang disampaikan KPK belum lama ini, di Jakarta, Rabu.
Menag mengaku banyak menerima permintaan wawancara seputar 48 titik lemah dan berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah. Untuk itu, kata Suryadharma Ali, pihaknya merasa perlu memberikan penjelasan hal itu.
Temuan KPK yang dimaksud 48 titik lemah itu, kata Menag, merupakan perwujudan kerjasama antara kementerian agama dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemenag sudah memberikan penjelasan kepada KPK.
Pihak Kementerian Agama pun telah menindaklanjuti dan memberikan tanggapan dan klarifikasi. Dari rekomendasi KPK itu pula, menurut Menag, pihaknya akan melakukan perbaikan seperti soal regulasi, SDM dari segi sisi organisasi serta ketatalaksanaan. Termasuk di dalamnya menambah tenaga akuntan.
Ia menjelaskan pula, ada perbedaan dari sisi pandang dalam penyelenggaraan ibadah haji antara KPK dan Kementerian Agama. contohnya soal efesiensi dalam penerbangan. Cara hitung KPK beda dengan Kementerian Agama.
Jika ada pesawat dengan kapasitas 400 orang diisi 300 penumpang. Jika pesawat disewa, itu disebut sebagai inefisien. Bisa efisien jika pewasat terisi semua. Sedang Kementetrian Agama membayar pesawat per kepala. Jika pesawat kapasitas 400 orang, kemudian penumpangnya 300, maka jumlah penumpang sebanyak itulah yang dibayar.
Lagi pula, Kementerian Agama tak menentukan besarnya tarif pesawat dalam penyelenggaraan haji. Yang punya otoritas adalah Kementerian Perhubungan. "Pihak kita hanya menyampaikan penawaran," jelas Suryadharma Ali.
"Jadi, jika ada aparat Kementerian Agama ingin korupsi dalam kaitan ini, itu berarti tindakan bodoh. Lagi pula yang ikut mengawasi banyak," jelas Suryadharma Ali. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
