Hal itu disampaikan Sri Mulyani usai menghadiri pelantikan Agus Martowardojo dan Anny Ratnawati sebagai Menkeu dan Wakil Menkeu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta, Kamis.
Menurut Sri Mulyani, Presiden telah sangat bijaksana dan berhati-hati dalam menunjuk Agus Martowardojo yang telah berpengalaman di Bank Mandiri, bank yang besar dengan permasalahan kompleks.
"Saya rasa akan memiliki `leadership` yang cukup dan juga integritas program-program reformasi yang dilakukan disana tentu punya kesamaan juga dengan yang dilakukan di Kemenkeu, sehingga untuk penerusan bagi program reformasi saya rasa cukup optimis dan itu akan berjalan dengan baik," katanya.
Sri Mulyani mengatakan bahwa permintaan Presiden dalam sambutannya pada pelantikan itu, untuk menerapkan kebijakan fiskal yang hati-hati dan tepat, selama ini telah dijalankan oleh Kemenkeu dengan mekanisme yang sangat tepat.
"Tugas-tugas dari Pak Agus untuk bisa memformulasikan apakah kebijakan fiskal dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan sektor riil serta kebijakan fiskal desentralisasi yang disampaikan presiden itu juga merupakan salah satu bidang yang mungkin akan selalu dinamis," katanya.
Untuk bidang internasional, menurutnya, Agus Martowardojo selama ini dengan Bank Mandiri sudah cukup mampu untuk melanjutkan kebijakan dan program yang telah dijalin selama ini.
"Mudah sekali untuk `adjust` dengan topik-topik G20 karena beliau dari bank dan sekarang ini topik di G20 berhubungan dengan regulasi di sektor keuangan, dan dia sangat familiar dan dengan mudah melakukan penyesuaian," katanya.
Presiden dalam kesempatan itu memberikan tujuh instruksi kepada Agus Martowardojo dan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, antara lain untuk menyusun kebijakan fiskal yang hati-hati, meningkatkan pendapatan dalam negeri baik melalui pajak maupun non pajak dengan cara menerapkan kebijakan dan pengawasan yang tepat.
Ketiga dan keempat adalah meneruskan reformasi perpajakan dan bea cukai dengan cara meningkatkan penerimaan dan mencegah penyimpangan, dan kelima mengembangkan kebijakan desentralisasi fiskal yang lebih luas.
Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan karena setiap aset negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan ketujuh meneruskan peranan Indonesia di forum-forum internasional baik G-20, APEC, ASEAN, maupun kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan dunia.(D012*G003/R010)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
