BDF ke-13 angkat isu tantangan demokrasi di tengah pandemi COVID-19

BDF ke-13 angkat isu tantangan demokrasi di tengah pandemi COVID-19

Dokumentasi - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menyampaikan pengarahan kepada media secara virtual, Kamis (13/8/2020). ANTARA/HO-Kemlu RI/am.

Jakarta (ANTARA) - Bali Democracy Forum (BDF), yang akan digelar untuk ke-13 kali pada tahun ini, akan mengangkat masalah dan tantangan yang dihadapi negara-negara penganut sistem demokrasi selama pandemi COVID-19, kata pejabat Kementerian Luar Negeri RI. 

“(Forum) ini jadi kesempatan yang dikhususkan agar kita sama-sama belajar bagaimana negara-negara (penganut paham, red) demokrasi di Asia Pasifik dapat mengatasi tantangan COVID-19 di tengah upaya mereka tetap menjalankan demokrasi,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Teuku Faizasyah saat jumpa pers virtual di Jakarta, Jumat.

BDF tahun 2020 mengangkat isu “Demokrasi dan COVID-19” sebagai tema utama pertemuan.

Dalam pertemuan itu, lebih dari 50 negara peserta BDF diharapkan akan berbagi pengalaman dan saling merespons cara masing-masing negara mempertahankan praktik-praktik berdemokrasi di tengah situasi pandemi, Faizasyah menerangkan.
 

COVID-19, yang sejak Maret 2020 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), telah berdampak pada kehidupan masyarakat di lebih dari 200 negara dan penyakit menular itu telah menyerang lebih dari satu juta penduduk dunia.

Akibat pandemi, sejumlah praktik demokrasi seperti pemilihan umum, kampanye, unjuk rasa, terpaksa dibatasi oleh otoritas di banyak negara demi mencegah adanya lonjakan kasus COVID-19.

Berbagai tantangan itu akan jadi tema utama pembahasan forum diskusi BDF ke-13, yang akan digelar satu hari pada 10 Desember 2020 di Nusa Dua, Bali.

Setidaknya ada tiga kegiatan yang akan diikuti para peserta selama BDF ke-13, yaitu sesi pembukaan, diskusi panel tingkat menteri (ministerial meeting), dan sesi penutup berisi penyampaian rekomendasi serta hasil diskusi para peserta.

BDF ke-13, yang diadakan secara  tatap muka dan lewat ruang virtual, akan dibuka langsung oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus juga dijadwalkan memberi kata sambutan pada sesi pembukaan, kata Faizasyah.

Dalam kesempatan itu, Faizasyah memastikan tidak ada peserta yang akan datang dari luar negeri untuk mengikuti BDF secara langsung di Nusa Dua, Bali. Seluruh peserta merupakan kepala perwakilan negara peserta BDF atau para duta besar dan perwakilan organisasi internasional yang berkedudukan di Jakarta.

Ia menyebut ada sekitar 30 duta besar negara peserta BDF dan tiga perwakilan organisasi internasional yang akan mengikuti acara Bali Democracy Forum langsung di Bali.

Terkait itu, Pemerintah Indonesia, selaku penyelenggara, telah mempersiapkan dan memastikan protokol kesehatan akan diberlakukan secara ketat. Seluruh peserta dan tamu undangan yang akan ke Bali diwajibkan mengikuti tes cepat dan tes usap COVID-19,  Faizasyah menerangkan.

Ia menambahkan bahwa jumlah peserta yang diperbolehkan mengikuti acara BDF secara langsung juga dibatasi, jadi maksimal 50 orang dalam satu ruangan.

BDF merupakan forum lintas negara dan lembaga yang dibentuk oleh Indonesia pada 2008. Pertemuan itu telah diikuti tiap tahun oleh 57 negara peserta dan 73 negara pengamat yang berada di wilayah Asia Pasifik, serta 10 organisasi internasional.

Baca juga: Bali Democracy Forum soroti penguatan UMKM dalam pemulihan ekonomi

Baca juga: Mendengar suara perempuan dalam demokrasi


 

BDF Desember 2020, ajang promosi pariwisata Bali

 

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar