"Maju saja belum kok disuruh mundur," tegasnya dalam jumpa pers menjelang pembukaan Kongres II Partai Demokrat di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat petang.
Pernyataan tersebut ditegaskan Anas ketika menjawab pertanyaan apakah benar dirinya diminta mundur dalam kompetisi perebutan ketua umum dan kemudian diberi posisi sebagai sekretaris jenderal DPP.
Anas yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat itu juga membantah kabar yang menyebut bahwa dirinya telah dipanggail Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kediaman pribadinya di Cikeas, Bogor, Jumat siang.
Sedangkan mengenai metode aklamasi atau pemungutan suara (voting) dalam pemilihan ketua umum, Anas menegaskan, baik aklamasi atau voting, statusnya adalah halal dan sah dalam ukuran kompetisi demokrasi.
"Kalau satu calon tentu aklamasi, tetapi kalau lebih dari satu calon tentu jalannya adalah voting. Sebagai calon, saya tentu siap berkompetisi dengan kedua metode itu. Saya siap menang baik secara aklamasi maupun voting," tegasnya.
Sementara itu, menjawab pertanyaan tentang wacana electrinic voting (e-voting), Anas mengatakan, voting lebih baik dilakukan secara manual karena e-voting belum lazim digunakan dan jika akan dipakai harus diaudit dulu oleh tim ahli independen.
"Kalau e-voting mau digunakan, tentu harus diaudit dulu oleh ahli independen. Tetapi kalau 500-an suara, voting secara manual bisa digunakan dengan baik, bukan hanya lazim tetapi juga bisa menghibur. Kongres akan jadi lebih menarik," katanya.
Dalam pemilihan ketua umum Partai Demokrat, setidaknya akan ada sebanyak 531 suara yang terdiri dari 497 DPC, 33 DPD, dan satu suara DPP.
Selain Anas, dua kandidat ketua umum lainnya adalah Andi Mallarangeng yang kini menjabat Menpora dan Marzuki Alie yang juga Ketua DPR RI.(*)
(T.A041/D011/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
