Demikian pendapat yang mengemukakan dalam diskusi pada peluncuran dan bedah buku "Khofifah Indar Parawansa Melawan Pembajakan Demokrasi: Pelajaran dan Tragedi Pilkada Jatim" karya wartawan Duta Masyarakat, Ahmad Millah Hasan, di Jakarta, Selasa.
"DPT sampai hari ini masih menjadi sesuatu yang menakutkan dalam demokrasi kita. Kita melaksanakan pemilu langsung, tapi tak tahu pasti jumlah pemilih," kata Ferry Mursyidan Baldan, politisi Partai Golkar yang kini aktif di organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat.
Menurut mantan anggota Komisi II DPR RI itu, data kependudukan di Indonesia memang masih bermasalah meski sudah ada UU Kependudukan, dan hingga saat ini belum ada pembenahan yang berarti.
Repotnya, kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow, data administrasi penduduk yang validitasnya diragukan tersebut justru diasumsikan benar dan digunakan untuk menyusun DPS maupun DPT.
"Sudah demikian, waktu yang diberikan kepada KPU untuk melakukan penyisiran sangat sempit," katanya.
Selain persoalan DPT, pengawasan proses pemilu, yang dinilai belum optimal, juga menjadi sorotan dalam diskusi tersebut.
Anggota Badan Pengawas Pemilu Wahidah Suaib menyatakan, tidak optimalnya kinerja pengawas antara lain disebabkan kesulitan mengakses data akibat ketertutupan KPU.
Namun, ia juga mengakui bahwa ada persoalan dengan netralitas pengawas yang turut memberi andil pada tidak optimalnya tugas pengawasan.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia Effendi Gazali menilai, buku yang mengulas persoalan pilkada Jawa Timur, yang salah satu persoalan krusialnya menyangkut DPT, itu menjadi pengingat yang baik bahwa masih banyak persoalan di dalam demokrasi di Indonesia yang perlu dibenahi.
"Kita mesti memulai perbaikan, dan buku ini menambah jelas mengenai apa saja yang perlu kita perbaiki," katanya.(*)
(S024/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
