"Aturan tersebut hanya merupakan kepanikan dari Menteri Dalam Negeri atas fenomena pemilihan kepala daerah beberapa waktu ini yang memunculkan sejumlah selebriti yang dinilai memiliki perilaku kurang baik," katanya di Yogyakarta, Rabu.
Menurut dia, munculnya nama Julia Perez maupun Maria Eva dalam bursa pemilihan kepala daerah tidak perlu disikapi dengan berlebihan dengan mengeluarkan aturan yang sebenarnya tidak ada dasar hukumnya.
"Masalah moralitas merupakan permasalahan sosial dan masyarakat memiliki tingkat penilaian sendiri, sehingga tidak perlu dipaksakan masuk dalam ranah administratif, karena memang tidak ada hubungannya," ucapnya menegaskan.
Ia mengakui saat ini pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah lebih mengutamakan figur, termasuk kepopuleran selebriti atau artis daripada kemampuan sesungguhnya yang dimiliki.
"Meski lebih dominan pada faktor popularitas, namun masyarakat tentunya juga mempunyai catatan sendiri terhadap artis maupun publik figur terutama terkait masalah moralitas, sehingga masyarakat juga tidak akan begitu mudah untuk menjatuhkan pilihan," paparnya.
Kandidat doktor ilmu sosial tersebut mengatakan, di negara-negara maju masalah moralitas ini tidak pernah masuk dalam syarat administrasi karena memang bukan ranahnya, dan masyarakat di sana juga memilik penilaian sendiri terhadap kandidat calon.
"Mereka tidak akan memilih calon yang memiliki cacat moral, termasuk korupsi dan masalah sosial lainya," ujarnya menegaskan.
Ia mengemukakan, akan lebih baik bila masalah moralitas tersebut tidak masuk dalam persyaratan administrasi bagi mereka yang mencalonkan sebagai kepala daerah, dan biarkan masyarakat yang menilainya dan memilihnya.
"Lalu apakah ada jaminan jika syarat moralitas tersebut dimasukkan dalam pencalonan kepala daerah kemudian para pemimpin yang terpilih tersebut tidak akan korupsi atau tidak melanggar moral," katanya mempertanyakan.(V001/C004)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
