"Ketika memutuskan menampilkan calon di pemilihan umum ini, kami pikir rezim ini akan menepati beberapa janjinya dan tulus," kata pengarah tertinggi kelompok itu, Mohammed Badie, kepada wartawan merujuk pada janji pemerintah mengadakan pemilihan bebas dan adil.
"Sayangnya, pemerintah mengecewakan rakyat dan kembali ke sikap aslinya melanggar undang-undang dasar, hukum, hak calon dan pemilih," katanya.
Badie mengutuk "korupsi dan ketidakteraturan" menjelang pemilihan umum itu, dengan menyatakan pejabat keamanan menyingkirkan poster calon, mengejar mereka dan pendukungnya untuk mencegah mereka berkampanye dan menemui pemilihnya.
"Itu sudah mencapai tahap mengepung rumah calon," katanya.
Persaudaraan Muslim, yang secara resmi terlarang, akan menampilkan sekitar sejumlah calon tak berpartai di pemilihan antar-waktu Dewan Syura, majelis tinggi pembuat undang-undang dua kamar Mesir, yang dikuasai Partai Demokrasi Bangsa Presiden Hosni Mubarak.
Shura, bertugas utama sebagai badan penasihat, terdiri atas 264 anggota, yang 176 di antaranya dipilih langsung dipilih dan 88 diangkat presiden.
Keanggotaannya atas dasar giliran, dengan sepertiga di antaranya diperbarui setiap tiga tahun.
Pemungutan suara itu tak mungkin menentukan bentuk politik, dengan pengulas memperkirakan kesertaan pemilih rendah.
Sekitar 446 orang calon memperebutkan 74 kursi di 55 daerah pemilihan, kata Intissar Nesmi, ketua Komisi Tinggi Pemilihan, kepada wartawan.
Empatbelas kursi tidak diperebutkan.
Persaudaraan itu secara luas dinilai sebagai satu-satunya kelompok lawan, yang mampu mengerahkan ribuan pendukung dalam menentang pemerintah, kendati anggotanya secara teratur ditangkap menjelang pemilihan umum pusat atau daerah.
Pemerintah Mubarak, yang pendahulunya ditembak pejuang, mewaspadai kelompok mana pun dengan kecenderungan Islami, termasuk Persaudaraan, yang sejak lama meninggalkan kekerasan dan bersikukuh memperjuangkan perbaikan secara damai.
Persaudaraan Muslim, kelompok lawan paling tergalang di negara itu, menguasai 20 persen dari kursi di parlemen.
Kelompok itu secara resmi dilarang, tapi menurunkan calonnya dengan sebutan "mandiri" dalam pemilihan anggota parlemen pada 2005, yang dikotori kekerasan dan pelanggaran.
Pada saat itu, Persaudaraan Muslim memperoleh 88 dari 454 kursi dalam pemilihan parlemen.
Ketenaran gerakan itu berasal dari karya kemasyarakatannya, berbeda mencolok dengan Partai Demokrasi Nasional berkuasa, yang secara luas dinilai korup.
Yang berwenang Mesir berulangkali menuduh Persaudaraan Muslim berusaha menumbangkan pemerintah.
Tapi, anggota kelompok itu menuduh penguasa tersebut melakukan penangkapan terhadap anggotanya untuk menjauhkan mereka dari kehidupan politik menjelang pemilihan anggota parlemen pada tahun mendatang.
Kelompok itu secara resmi dilarang, tapi anggotanya dibiarkan bergerak terbuka oleh pemerintah dan bahkan memiliki kantor di Kairo tengah, meskipun kelompok tersebut menjadi sasaran tindakan keras secara teratur.
Undang-undang dasar Mesir melarang partai berdasarkan atas agama atau pertalian kelas, tapi kelompok itu menguasai hampir seperlima dari kursi di parlemen sejak menampilkan calon mandiri dalam pemilihan umum pada 2005.
Kelompok itu yang telah lama menghindari kekerasan menyatakan tujuannya adalah mendirikan negara Islam di Mesir dengan melakukan bujukan dan melalui kemenangan dalam pemilihan umum, tidak lewat kekerasan.
AFP/B002/M016
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
