Plt Mensos: Bansos Jabodetabek 2021 berupa BST

Plt Mensos: Bansos Jabodetabek 2021 berupa BST

Pelaksana tugas (Plt) Menteri Sosial (Mensos) RI Muhadjir Effendy. ANTARA/Muhammad Zulfikar/pri.

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana tugas (Plt) Menteri Sosial (Mensos) RI Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 di wilayah Jabodetabek berupa bantuan sosial tunai (BST) pada 2021.

"Bansos Jabodetabek skema yang kita gunakan ialah BST, tapi teknisnya masih harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," katanya di Gedung Kementerian Sosial Jakarta, Senin.

Sebelumnya sebanyak 1,8 juta keluarga di Jabodetabek yang terdampak COVID-19 mendapatkan bantuan sosial sembako senilai Rp600 ribu selama tiga bulan sejak April hingga Juni yang didistribusikan dua kali setiap bulan. Kemudian bansos sembako berlanjut hingga Desember 2020 dengan nilai bantuan menjadi Rp300 ribu setiap bulan.

Untuk bansos di luar Jabodetabek, katanya, yakni bansos reguler dan jaring pengaman sosial COVID-19 tetap dilakukan seperti biasanya. Untuk kartu sembako atau bantuan pangan nontunai (BPNT) jumlahnya mencapai 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Baca juga: Rp2,4 triliun bansos tunai sudah disalurkan PT Pos

Selanjutnya untuk program keluarga harapan (PKH), yakni 10 juta KPM, sedangkan BST khusus penanganan COVID-19 Kemensos akan menyalurkan untuk 10 juta KPM.

Tidak hanya itu, pemerintah juga akan menambah bantuan yang bersumber dari dana desa atau BLT Desa sekitar 7,8 juta KPM.

"Jadi itu yang tetap disalurkan. Kemudian untuk satuan berapa jumlah per bulan dan KPM untuk sementara Rp200 ribu, tetapi kemungkinan akan dinaikkan jadi Rp300 ribu," kata Menko PMK tersebut.

Terkait penyaluran BST, eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut mengatakan tidak semua calon penerima bantuan memiliki rekening bank. Oleh sebab itu, Kemensos membuka opsi untuk mengantarkan langsung kepada penerima melalui jasa PT Pos.

Selain itu, Kemensos juga akan memastikan bantuan tersebut betul-betul tepat sasaran. Artinya, uang yang diberikan itu hanya digunakan untuk kepentingan yang penting-penting saja.

Sebab, ia mengakui salah satu kelemahan dari BST ialah pemerintah tidak bisa mengontrol penggunaan bantuan setelah diberikan. Dikhawatirkan uang itu digunakan untuk membeli rokok dan sebagainya.

Baca juga: PT Pos optimalkan penyaluran BST

Baca juga: Cuaca dan akses tak surutkan PT Pos salurkan BST di wilayah terluar


"Berdasarkan survei, uang itu digunakan untuk beli kebutuhan pokok dan nomor tiga untuk beli rokok," ujarnya.

Kemensos, ujarnya, masih memikirkan cara atau langkah yang tepat agar bansos tersebut digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Kantor Pos Palangka Raya salurkan BST untuk 4.341 KPM

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar