Presiden sebut resdistribusi aset solusi bagi sengketa agraria

Presiden sebut resdistribusi aset solusi bagi sengketa agraria

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Surat Keputusan (SK) Hutan Adat, SK Hutan Sosial, dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Se-Indonesia, pada Kamis (7/1/2021), di Istana Negara, Jakarta. ANTARA/HO-Sekretariat Kabinet/pri.

pemerintah terus mendorong redistribusi aset ini baik melalui kebijakan perhutanan sosial maupun reforma agraria.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebut redistribusi aset merupakan solusi dan jawaban dari banyaknya sengketa agraria yang terjadi di Indonesia.

Presiden Joko Widodo  dalam acara Penyerahan Surat Keputusan Hutan Adat, SK Hutan Sosial dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) se-Indonesia di Istana Negara Jakarta, Kamis mengatakan sejak 5 tahun terakhir pemerintah memiliki perhatian yang khusus pada redistribusi aset.

“Mengapa?  Ini terkait dengan kemiskinan, ini terkait dengan ketimpangan ekonomi khususnya yang terjadi di pedesaan dan lingkungan sekitar hutan. Termasuk redistribusi aset ini juga jadi jawaban bagi banyaknya sengketa agraria,” kata Presiden.

Ia mengaku selama berkunjung ke daerah sengketa atau daerah lain konflik lahan sebenarnya masalahnya sama.
Baca juga: Presiden serahkan SK hutan adat, hutan sosial dan TORA se-Indonesia
Baca juga: Pastikan SK lahan produktif, Presiden Jokowi: Saya akan cek terus
Oleh karena itu, redistribusi aset kata dia bisa menjadi salah satu jawaban atas sengketa-sengketa agraria yang ada.

“Baik itu antara masyarakat dengan perusahaan, ataupun masyarakat dengan pemerintah,” kata Presiden.

Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong redistribusi aset ini baik melalui kebijakan perhutanan sosial maupun reforma agraria.

Pada kesempatan itu, diserahkan 2929 SK perhutanan sosial di seluruh tanah air seluas 3.442.000 hektare.

Presiden berharap upaya itu akan bermanfaat bagi kurang lebih 651.000 kepala keluarga. Selain itu juga diserahkan 35 SK hutan adat seluasa 37.500 hektare, dan 58 SK TORA seluasa 72 ribu hektare di 17 provinsi.
Baca juga: Presiden Jokowi temui pegiat reforma agraria bahas sengketa lahan

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Kilas NusAntara Edisi COVID-19

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar