Anggota DPR: Selidiki dugaan penimbunan stok kedelai

Anggota DPR: Selidiki dugaan penimbunan stok kedelai

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak. ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR Amin Ak menyatakan, pihak berwenang perlu menyelidiki dugaan praktik penimbunan stok kedelai yang berpotensi berdampak kepada keberlangsungan usaha para pengrajin tahu dan tempe di berbagai daerah.

"Dugaan penimbunan stok kedelai itu beralasan mengingat hanya ada tiga importir yang menguasai 66,3 persen kuota impor kedelai, sehingga sangat berpeluang untuk mengontrol pasokan," kata Amin dalam rilis di Jakarta, Kamis.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa tren kenaikan harga kedelai di pasar global sendiri sudah muncul sejak Agustus tahun 2020 lalu, yang semestinya bisa diantisipasi oleh pemerintah.

Untuk itu, ujar dia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu untuk menyelidiki dugaan praktik ilegal oleh importir kedelai dengan menimbun stok kedelai disaat pasokan kedelai di pasar global menipis.

Jika terbukti terjadi penimbunan stok, Amin mendesak agar KPPU dan Kementerian Perdagangan mencabut izin impor perusahaan pelakunya.

"Persoalan kedelai ini kan selalu berulang sejak satu dekade terakhir. Persoalannya sama, yaitu instabilitas harga yang membuat pelaku usaha tempe dan tahu yang didominasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terpukul kenaikan harga," ujar Amin.

Amin mendesak agar KPPU menyelidiki dugaan importir yang sengaja menahan pasokan kedelai.

Pemerintah bisa menugaskan BUMN Pangan bersama koperasi pengrajin tahu tempe untuk mengembangkan sentra produksi kedelai baru. Kementerian pertanian mencatat, produksi kedelai dalam negeri berkisar 420 ribu ton per tahun atau hanya sekitar 15% dari total kebutuhan per tahun yang mencapai lebih dari 2,6 juta ton.

“Keterlibatan BUMN Pangan yang holdingnya baru dibentuk akhir 2020 lalu, juga untuk mengontrol pasokan agar tidak dikendalikan oleh kartel,” tegas Amin.

Di tempat terpisah, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan hingga saat ini Satgas Pangan Polri belum menemukan adanya tindak pidana berupa penimbunan dan permainan harga yang menyebabkan harga kedelai tinggi dan langka di pasar.

Walau demikian, Satgas Pangan terus melakukan penyelidikan untuk memastikan tidak ada pelanggaran pidana hingga persediaan dan harga kedelai di pasar kembali normal.

"Tetap diselidiki soal adanya dugaan yang mengakibatkan stok langka dan permainan harga oleh spekulan," kata Irjen Argo saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Satgas Pangan terus menganalisis data ketersediaan dan kebutuhan kedelai secara nasional. Selain itu, gudang-gudang importir pun telah dicek dan didata stoknya.

"Satgas Pangan terus berkoordinasi dengan Kemendag dan Kementan mengenai ketersediaan, importasi, dan harga (kedelai) saat ini," kata mantan Karo Penmas Divhumas Polri ini.

Selain itu, Satgas Pangan juga berkoordinasi dengan pihak asosiasi untuk mengetahui alur distribusi di pusat-pusat produk olahan berbahan dasar kedelai.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

KPPU masih selidiki dugaan kartel harga tiket pesawat

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar