Pemkab Kulon Progo didesak tunjuk OPD pengelola Gerbang Samudra Raksa

Pemkab Kulon Progo didesak tunjuk OPD pengelola Gerbang Samudra Raksa

Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati. ANTARA/Sutarmi/am.

.....melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menyerahkan kewenangan pengelolaan proyek nasional Gerbang Samudra Raksa sebagai pintu gerbang utama Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur kepada Pemerintah K
Kulon Progo (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Akhid Nuryati mendesak pemerintah setempat segera menunjuk organisasi perangkat daerah yang mengelola Gerbang Samudra Raksa di Kecamatan Kalibawang yang berbatasan dengan Magelang, Jawa Tengah, supaya dapat membangkitkan ekonomi masyarakat di wilayah utara.

Akhid Nuryati di Kulon Progo, Kamis, mengatakan berdasarkan laporan Bagian Pembangunan Setda Kulon Progo,  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menyerahkan kewenangan pengelolaan proyek nasional Gerbang Samudra Raksa sebagai pintu gerbang utama Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Pengelolaan Samudra Raksa berstatus pinjam pakai.

"Kami minta bupati, sekda dan jajarannya segera melaksanakan, agar pengelolaan Gerbang Samudra Raksa ini dapat segera dilaksanakan dan siapa yang melakukan, apakah itu antara organisasi perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau pihak ketiga dengan proses lelang," kata Akhid.

Baca juga: PUPR anggarkan Rp3,51 triliun bangun lima KSPN pada 2021

Berdasarkan laporan Bidang Pembangunan Setda Kulon Progo, ada tiga OPD yang berpotensi mengelola Gerbang Samudra Raksa, yakni Bidang Pembangunan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), sehingga bupati dan jajarannya segera melakukan langkah cepat untuk pengembangan dan penataan Gerbang Samudra Raksa.

"Setelah vaksinasi dilakukan, termasuk di Kulon Progo, Gerbang Samudra Raksa menjadi triger pertumbuhan ekonomi dapat mempercepat pemulihan ekonomi di Kulon Progo," harapnya.

Menurutnya, Kulon Progo menetapkan sektor pariwisata sebagai triger pemulihan ekonomi akibat COVID-19 dan sumber pertumbuhan ekonomi, maka Gerbang Samudra Raksa menjadi salah satu sektor yang dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah utara. Untuk itu, pemkab juga perlu segera menyusun rencana detail teknis (DED) pengembangan Gerbang Samudra Raksa.

Baca juga: Ada COVID, pengunjung Candi Borobudur pada 2020 turun 77,3 persen

Gerbang Samudra Raksa adalah instrumen Program Strategis Nasional, yakni KSPN Candi Borobudur, maka perlu secara serius pengelolaannya. Harapannya dapat mendatangkan pendapatan asli daerah, kalau tidak bisa menjadi pintu pertumbuhan ekonomi di wilayah utara.

"Kami melihat, tanah di sekitar Gerbang Samudra Raksa perlu dicermati untuk pengembangan berikutnya karena berpeluang menjadi destinasi wisata di wilayah utara," katanya.

Kabag Pembangunan Setda Kulon Progo Zahram Asurwan mengatakan saat ini Pemkab Kulon Progo melakukan kajian nilai investasi Gerbang Samudra Raksa. Nilai investasi yang dimaksud adalah nilai aset yang akan dikelola di sana dan yang akan dijadikan dasar untuk mengelola, termasuk kajian OPD pengelola.

"Apakah dalam waktu dekat pinjam pakai karena belum diserahkan total karena masih dalam masa pemeliharaan hingga 12 Mei 2021. Setelah itu, hasil kajian akan menentukan OPD atau pihak lain yang akan mengelola Gerbang Samudra Raksa," katanya.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Presiden resmikan Yogyakarta International Airport

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar