Kemarin, potensi 663 juta vaksin COVID-19 untuk RI hingga Dewas LPI

Kemarin, potensi 663 juta vaksin COVID-19 untuk RI hingga Dewas LPI

Petugas medis mempersiapkan vaksin COVID-19 sinovav untuk diberikan kepada tenaga kesehatan Puskesmas Ulee Kareng di Banda Aceh, Aceh, Rabu (20/1/2021). ANTARA FOTO / Irwansyah Putra/aww.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah informasi penting menghiasi berita ekonomi pada Rabu (20/1) mulai dari Indonesia berpotensi mendapatkan 663 juta dosis vaksin hingga tiga usulan nama dewan pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) disetujui DPR RI.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:

1. Indonesia berpotensi dapat 663 juta dosis Vaksin COVID-19

PT Bio Farma (Persero) menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi mendapatkan 663 juta dosis vaksin atau lebih besar dari yang dibutuhkan 426 juta dosis.

"Kalau kita masukkan dengan yang lagi proses ataupun potensi ada sekitar 438 juta dosis. Tapi kalau kita mendapatkan full supply COVAX/GAVI kemungkinan kita memiliki 663 juta dosis," kata Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir.

Berita selengkapnya klik di sini

2. Vaksin COVID-19 mandiri bukan prioritas pemerintah

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa vaksin COVID-19 secara mandiri juga diperlukan meskipun bukan prioritas pemerintah.

"Tentu vaksin mandiri bukan prioritas, vaksin gratis adalah prioritas yang diutamakan. Tetapi itu tidak menutup mata juga vaksin mandiri ini juga diperlukan," ujarnya.

Berita selengkapnya klik di sini

3. BPD gabung jadi bank penyalur FLPP 2021

Kementerian PUPR mengungkapkan delapan BPD menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) sebagai bank pelaksana penyalur dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) gelombang ke-2 2021.

“Bank pelaksana harus memastikan kualitas bangunan perumahan terjaga sesuai dengan peraturan menteri teknis terkait,” kata Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR Arief Sabaruddin.

Berita selengkapnya klik di sini

4. Alokasi pembiayaan proyek lewat SBSN 2021 Rp27,58 triliun

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfriman menyatakan alokasi pembiayaan proyek infrastruktur melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara untuk 2021 sebesar Rp27,58 triliun.

“Untuk 2021 ini proyek infrastruktur SBSN sebesar Rp27,58 dengan jumlah mencapai 870 proyek yang tersebar di 11 kementerian dan lembaga (K/L),” katanya.

Berita selengkapnya klik di sini

5. DPR setujui 3 nama dewan pengawas LPI

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui tiga usulan nama untuk dewan pengawas (Dewas) Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang dipilih Presiden Joko Widodo.

Tiga nama calon Dewas LPI yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo itu adalah Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Haryanto Sahari.

Berita selengkapnya klik di sini

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

LPI hadir untuk realisasikan pembangunan infrastruktur transportasi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar