Artikel

Keberpihakan politik dalam mitigasi banjir di tengah pandemi

Oleh Hanni Sofia

Keberpihakan politik dalam mitigasi banjir di tengah pandemi

Ilustrasi - Tim Satgas SAR TNI AL terus mendistribusikan bantuan ke lokasi-lokasi yang masih tergenang air di Kalsel. ANTARA/Firman

Jakarta sejatinya bisa mengambil banyak pelajaran dari kota-kota lain di dunia yang telah membuktikan diri mampu melakukan pengelolaan tata kota sehingga terbebas dari bencana banjir.
Jakarta (ANTARA) - Banjir pada musim hujan kerap kali tidak terelakkan, terutama di lingkungan DKI Jakarta dan sekitarnya yang sudah demikian padat penduduk.

Ini akan menjadi persoalan serius manakala pandemi COVID-19 masih menjadi momok yang belum bisa diturunkan risikonya. Oleh karena itu, sebuah mitigasi yang amat kuat diperlukan untuk menekan faktor risiko bencana yang mungkin saja terjadi, terutama di Ibu Kota.

Banjir juga terkait erat dengan keberpihakan politik sehingga diperlukan kemauan atau good will dari pembuat kebijakan untuk mengatasinya. Terlebih Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sudah memprediksi hujan dengan intensitas lebat akan melanda DKI Jakarta dalam beberapa hari ke depan, sembari mengingatkan siaga banjir.

Memang faktanya banjir memang masih saja menjadi masalah klasik bagi Jakarta sehingga dari tahun ke tahun meskipun berbeda intensitasnya tetap saja terjadi.

Hujan yang sebentar saja mengguyur membuat banyak orang yang tinggal di dalamnya menjadi waswas dan khawatir.

Bahkan, seperti diutarakan Kepala LIPI Laksana Tri Handoko, banjir merupakan salah satu bencana rutin yang selalu melanda berbagai daerah di Tanah Air.

Menurut alumnus Universitas Hiroshima Jepang itu dampak dari bencana banjir sangat berat bagi masyarakat yang terkena. Terlebih pada masa pandemi ini, banjir akan memperburuk kondisi masyarakat terdampak. Banjir jelas akan menurunkan kemampuan masyarakat mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan penularan virus SARS-CoV-2.

Maka, LIPI pun merasa perlu untuk berupaya mengembangkan protokol dan mitigasi baru bencana banjir di tengah pandemi COVID-19.

Baca juga: Indonesia catat kasus COVID-19 mingguan tertinggi sejak pandemi

Masalah Baru

Di tengah pandemi, banjir memang akan menambah upaya pengatasan pandemi COVID-19 menjadi kian rumit.

Direktur Eksekutif APCE-UNESCO C2C Prof. Dr. Ignasius Dwi Atmana Sutapa, M.Sc. menyebutkan beberapa faktor utama yang dapat menjadi penyebab terjadinya banjir harus diantisipasi sejak awal.

Misalnya, curah hujan yang tinggi akibat perubahan iklim, berkurangnya daerah tangkapan air, perubahan tata guna lahan, saluran air atau drainase tidak memadai, serta perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan.

Berbagai kendala yang dihadapi untuk menangani permasalahan bencana banjir, di antaranya melalui kebijakan desentralisasi, pengelolaan sumber daya yang tidak optimal, serta tumpang-tindih kewenangan antarsektor dan tingkatan.

Faktanya memang rendahnya koordinasi antarpihak terkait dalam upaya menangani permasalahan banjir juga menjadi penyebab sulitnya mengatasi problem tersebut.

Akibatnya, berpotensi menambah tantangan dalam upaya pengatasan pandemi COVID-19. Padahal, dalam situasi tanpa bencana banjir saja, jumlah kasus terkonfirmasi positif corona di Indonesia terus bertambah.

Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum dapat memprediksikan kapan pandemi ini akan berakhir. Tantangan terbesar dari pandemi COVID-19 dalam situasi banjir terkait dengan penerapan jarak fisik (physical distancing) yang akan lebih sulit dilakukan dan kekurangan air bersih pada situasi banjir.

Di sisi lain, dampak COVID-19 dari sisi perekonomian masih belum selesai, dan akan diperparah dengan situasi banjir yang akan mengganggu jalannya kegiatan perekonomian masyarakat.

Upaya komprehensif pun sudah saatnya harus dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemangku kepentingan yang lain dalam rangka meningkatkan awareness, kemampuan, dan kesiapsiagaan untuk antisipasi dan mitigasi terhadap bencana banjir di Indonesia pada masa pandemi COVID-19.

Peran lembaga penelitian/riset dan inovasi menjadi sangat penting untuk memberikan rekomendasi dan solusi terhadap permasalahan kebencanaan banjir maupun pandemi COVID-19 di Indonesia.

Baca juga: Helikopter TNI AD pasok bantuan Kasad ke Datar Ajab Kalsel

Minimalkan Risiko

Merespons peringatan dari BMKG, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar pun sejatinya sudah mengingatkan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk melakukan seluruh upaya dalam rangka meminimalisasi banjir di Jakarta.

"Peran Dinas Sumber Daya Air sangat krusial dalam mengantisipasi terjadinya banjir atau genangan di Jakarta. Oleh karena itu, seyogianya melakukan segala upaya dalam mengantisipasi terjadinya banjir di Jakarta," ujar Zaki Iskandar.

Banjir dan genangan di Jakarta lebih sering terjadi karena buruknya drainase dan gorong-gorong yang tak berfungsi baik. Maka, Dinas Sumber Daya Air (SDA) harus memastikan drainase dan gorong-gorong berfungsi secara baik sejak sekarang.

Pekerjaan rumah selanjutnya adalah membereskan drainase dan gorong-gorong yang disebutnya bukan pekerjaan sulit bagi Dinas Sumber Daya Air. “Cukup kesungguhan saja,” katanya.

Selain itu, Dinas SDA juga diharapkan melakukan langkah-langkah terukur dalam hal normalisasi sungai, waduk, dan embung.

Salah satu pengendalian banjir Jakarta pada dasarnya membutuhkan kinerja yang baik dalam normalisasi sungai, waduk, dan embung.

Masyarakat terutama yang tinggal di Ibu Kota sangat mengharapkan peran Dinas SDA agar masyarakat DKI Jakarta tidak merasa terancam oleh banjir.

Jakarta sejatinya bisa mengambil banyak pelajaran dari kota-kota lain di dunia yang telah membuktikan diri mampu melakukan pengelolaan tata kota sehingga terbebas dari bencana banjir.

Misalnya, Belanda yang lebih dari separuh negaranya berada sejajar, bahkan di bawah permukaan laut, nyatanya mereka ahli dalam pengelolaan air sehingga nyaris tak lagi pernah mengalami banjir.

Baca juga: Indonesia-Belanda sepakat perpanjang kerja sama pengendalian banjir

Belanda rupanya belajar dari kesalahan masa lalu ketika pada tahun 1977 mereka mengabaikan kekuatan tanggul sungai sehingga banjir besar terjadi.

Kasus serupa terulang pada tahun 1993 dan pada tahun 1995 ketika lebih dari 200.000 orang harus dievakuasi dan ratusan hewan ternak mati.

Belanda memang telah berjuang menemukan solusi atas banjir selama lebih dari 1.000 tahun ketika petani membangun tanggul pertama.

Salah satu negara dengan populasi terpadat di planet ini memang sangat rentan terhadap ancaman banjir karena letak geografisnya dan tanah pertaniannya yang kaya gambut, faktanya ancaman itu mereda, bahkan ketika perubahan iklim menaikkan permukaan laut.

Belanja memang bekerja keras atas itu, salah satunya dengan terus melakukan riset tata kola dan membangun proyek besar tanggul sungai. Bahkan, perguruan tinggi di negara itu pun kini sanggup menghasilkan pakar dan manajer air terbaik dunia.

Pakar-pakar water management lulusan Belanda pun kini banyak menjadi acuan dan konsultan bagi proyek tata kelola air di Tiongkok, Afrika, dan Australia.

Barangkali Jakarta harus belajar dari mereka agar persoalan banjir bisa teratasi dengan baik. Selain itu, pentingnya keberpihakan politis dari para pembuat kebijakan agar mitigasi terhadap ancaman banjir bisa dilakukan pada tataran yang ideal.

Oleh Hanni Sofia
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Jelang Imlek, produsen kue keranjang Palangka Raya banjir pesanan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar