DPR soroti efektifitas kebijakan PPKM

DPR soroti efektifitas kebijakan PPKM

Wakil Ketua DPR-RI Aziz Syamsuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aa. (ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARI)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyoroti efektifitas pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang di mulai sejak Januari, karena dinilai masih belum berhasil menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia.

Dia mendesak aparat terkait pro-aktif secara sungguh-sungguh dalam membantu para dokter dan tenaga kesehatan (nakes) dalam penanggulangan COVID-19.

Baca juga: FPAN sarankan fraksi fokus tangani COVID-19 daripada bahas RUU Pemilu

"Mari hargai pengorbanan dan kerja keras para dokter dan tenaga kesehatan dihargai melalui tindakan nyata aparat terkait membantu dalam implementasi pengawasan ekstra ketat sehingga angka penyebaran COVID-19 dapat di tekan. Saya juga mohon kepada masyarakat untuk dapat menghargai realitas yang ada," kata Azis Syamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Azis mengakui pernyataan Presiden Jokowi bahwa kebijakan PPKM belum efektif karena sesuai kenyataan di lapangan. Karena itu menurut dia, DPR mendesak kesadaran gotong-royong pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, Ormas/LSM, RT/RW hingga kesadaran individu dalam memiliki kepekaan dan tindakan implementasi nyata dalam penanggulangan COVID-19.

Baca juga: Anggota DPR sarankan Kemenkominfo survei berkala vaksinasi COVID-19

"Pemerintah Pusat dari tahun lalu sudah mencoba berbagai metode penanggulangan pandemi sehingga tidak mengganggu perekonomian baik nasional maupun kesejahteraan masyarakat. Hal ini perlu didukung kesadaran individu, baik masyarakat maupun aparat penegak hukum," ujarnya.

Azis meminta semua pihak mendukung usaha dan kerja keras pemerintah dalam penanganan COVID-19, yaitu dengan memiliki kesadaran dan kepekaan individu.

Baca juga: Legislator desak produksi Vaksin Merah Putih dipercepat

Menurut dia kuncinya adalah implementasi dan pengawasan protokol kesehatan harus berjalan sesuai pengetahuan yang sudah disosialisasikan pemerintah.

Politisi Partai Golkar itu juga berharap agar aparat keamanan jangan ragu-ragu, lelah dan lengah dalam menindak tegas para pelanggar protokol kesehatan.
#satgascovid19
#ingatpesanibujagajarak
#vaksincovid19

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komisi III DPR nilai Kantor Imigrasi Batam benar tangani WN Myanmar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar