tidak benar vaksin dapat mengubah genomTanjungpinang (ANTARA) - Informasi hoaks terkait Vaksin Sinovac meluas hingga ke berbagai kalangan di Provinsi Kepulauan Riau. Berbagai elemen masyarakat mengetahui informasi bohong soal vaksin tersebut melalui media sosial.
Informasi hoaks soal Sinovac beredar jauh sebelum vaksinasi dilaksanakan. Dimulai dari Sinovac menggunakan zat haram dan membahayakan kesehatan, padahal saat itu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maupun Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih melakukan penelitian.
Kemudian beberapa hari sebelum Presiden Joko Widodo divaksinasi, BPOM dan MUI mengumumkan Sinovac aman dan halal. Beberapa saat setelah presiden disuntik vaksin, muncul informasi bohong bahwa presiden disuntik Vitamin C.
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kepri Tjetjep Yudiana, di Tanjungpinang, Sabtu, mengatakan, informasi hoaks terkait Vaksin Sinovac disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Penyebar informasi hoaks itu disebarkan oleh orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dan pengetahuan yang cukup terkait program pemerintah mencegah penularan COVID-19 melalui vaksinasi.
Informasi bohong yang bertebaran di media sosial tidak menghentikan aktivitas Satgas Penanganan COVID-19 Kepri untuk terus mencegah penularan virus itu kepada masyarakat.
Pemerintah pusat hingga daerah pun secara massif dan intensif menyebarkan informasi yang benar terkait Vaksin Sinovac, sekaligus mengingatkan masyarakat untuk selalu menaati protokol kesehatan.
Tjetjep juga mengingatkan agar masyarakat tidak dengan mudah terpengaruh informasi soal vaksin yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak memiliki kapasitas.
"Memang sangat mudah menyebarkan informasi apapun di media sosial, namun kita harus lebih selektif, menyaring informasi itu, dan jangan mudah untuk menyebarluarkan informasi tersebut kepada orang lain. Kapasitas orang sangat mempengaruhi nilai kebenaran dari informasi yang disebarkan," katanya.
Sekretaris Daerah Kepri Tengku Said Arif Fadillah mengatakan informasi hoaks harus dilawan dengan informasi yang benar. Wartawan dan media massa merupakan garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang benar kepada masyarakat.
Wartawan dianggap memiliki kapasitas, dan kaya pengetahuan terkait COVID-19, termasuk program vaksinasi, sehingga diharapkan berita-berita yang disajikan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.
"Semua orang berperan dalam pensuksesan program pemerintah mencegah COVID-19. Tentu berita-berita di media massa dan informasi di media sosial diharapkan mendorong percepatan proses vaksinasi, khususnya di Kepri," katanya, yang juga Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Kepri.
Salah seorang wartawan media daring di Tanjungpinang, Novendra mengatakan informasi hoaks terkait vaksinasi itu mempengaruhi sikap masyarakat. Potensi masyarakat tidak mau disuntik vaksin cukup besar bila pemerintah tidak secara intensif menyebarkan informasi yang benar soal itu.
"Saya awalnya ragu divaksin. Namun setelah membaca literasi soal vaksin, saya ingin segera disuntik vaksin," ucapnya, yang juga pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Tanjungpinang.
Baca juga: WHO tangkal informasi menyesatkan COVID-19 lewat Wikipedia
Baca juga: Informasi vaksin COVID-19 yang harus orang tahu demi cegah hoaks
Antusias
Berbagai informasi bohong soal Vaksin Sinovac tidak menghentikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ingin divaksin. Mereka yang merupakan garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19, menyadari vaksinasi itu penting.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (IDI Kepri) Rusdani menyatakan tenaga kesehatan antusias disuntik Vaksin Sinovac untuk mencegah penularan COVID-19. Banyak tenaga kesehatan (nakes) yang sudah tidak sabar mendapatkan vaksinasi.
"Saya mendapatkan laporan banyak nakes yang tidak sabar menunggu untuk divaksin. Mereka harus menunggu sesuai jadwal yang ditetapkan," katanya.
Rusdani menyatakan sejauh ini pelaksanaan vaksinasi untuk nakes berjalan lancar. IDI Kepri belum mendengar ada keluhan dari nakes yang sudah disuntik vaksin maupun yang belum divaksin.
"Kami belum pernah dengar ada nakes yang menolak diberi vaksin," ujarnya.
Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Kepri Tengku Said Arif Fadillah mengatakan tujuan utama vaksinasi di masa pandemi Covid-19 ini untuk menciptakan kekebalan komunitas (herd immunity), sehingga semakin banyak orang yang kebal terhadap virus, maka diharaokan berangsur-angsur pandemi bisa berakhir.
"Jadi tidak benar vaksin dapat mengubah genom, mengandung sel vero yang berasal dari ginjal monyet hijau Afrika, mengandung bahan pengawet, dan mengandung virus yang dilemahkan. Yang benar itu, vaksin yang digunakan masyarakat telah melalui tahapan pengembangan dan serangkaian uji yang ketat, sehingga terjamin kualitas, keamanan dan efektivitasnya di bawah pengawasan BPOM serta memenuhi standar internasional," ucapnya, yang juga Sekda Kepri.
Baca juga: 2021 jadi tahun pandemi hoaks vaksin
Baca juga: Menko PMK minta tidak percaya informasi bahwa COVID-19 itu hoaks
Percepat Vaksinasi
Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kepri mempercepat pemberian Vaksin Sinovac kepada tenaga kesehatan berdasarkan instruksi pemerintah pusat.
Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Kepri Tengku Said Arif Fadillah, mengatakan, vaksinasi terhadap nakes sudah mulai dilaksanakan sejak pertengahan Januari 2021. Sampai sekarang pelaksanaan vaksinasi masih berlangsung.
"Kami targetkan vaksinasi untuk nakes ini selesai pada 21 Februari 2021, kemudian dilanjutkan untuk TNI dan Polri, serta birokrat yang bertugas melayani publik," katanya, yang juga Sekda Kepri.
Untuk mempercepat proses vaksinasi, Arif mengatakan, pihaknya akan menyediakan tempat vaksinasi baru dengan memanfaatkan lapangan dan gedung sekolah yang tidak digunakan selama belajar daring. Kebijakan ini untuk mengurai antrean panjang yang potensial terjadi saat vaksinasi dilaksanakan.
Saat ini, kata dia lokasi baru untuk penyuntikan vaksin di Poltekes Tanjungpinang. Lokasi lainnya, seperti di lapangan dan ruang kelas sekolah segera diaktifkan untuk vaksinasi untuk mempercepat proses vaksinasi kepada TNI, Polri, aparat pemerintahan dan masyarakat umum.
"Kita memiliki tenaga kesehatan yang memadai. Peralatan untuk menjaga suhu vaksin juga ada," katanya.
Sebanyak 1341 orang Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau batal disuntik Vaksin Sinovac dosis pertama untuk mencegah penularan COVID-19, kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kepri Tjetjep Yudiana, di Tanjungpinang, Sabtu, mengatakan, tenaga kesehatan, tim medis dan tenaga pendukung kesehatan batal divaksinasi karena berbagai penyebab seperti dalam kondisi hamil atau menyusui, hipertensi, memiliki riwayat alergi berat, autoimun, kanker, HIV, diabetes, dan sakit jantung.
"Jumlah SDM kesehatan di Kepri yang terdaftar menjadi peserta vaksinasi dosis pertama mencapai 15672 orang, sebanyak 8686 orang di antaranya sudah disuntik vaksin," ujarnya.
Tjetjep yang juga mantan Kepala Dinas Kesehatan Kepri merincikan jumlah SDM kesehatan di Kota Tanjungpinang yang terdaftar untuk divaksin mencapai 2913 orang, sebanyak 1984 orang di antaranya sudah disuntik vaksin, sementara 300 orang lainnya batal divaksinasi.
Di Batam, lanjutnya jumlah SDM Kesehatan yang terdata untuk divaksinasi mencapai 7874 orang, sebanyak 4706 orang di antaranya sudah disuntik vaksin, sedangkan 916 orang gagal divaksinasi.
SDM Kesehatan di Bintan mencapai 1660 orang, namun yang gagal divaksinasi sebanyak 270 orang, dan 1062 orang sudah disuntik vaksin.
Jumlah SDM kesehatan di Karimun yang terdata untuk divaksinasi mencapai 2021 orang, sebanyak 1176 orang di antaranya sudah disuntik vaksin, sementara 257 orang batal divaksinasi. Di Lingga, sebanyak 1050 orang SDM kesehatan terdata untuk divaksinasi, namun yang sudah disuntik vaksin sebanyak 750 orang, dan 63 orang batal divaksinasi.
SDM kesehatan di Natuna yang terdata mencapai 1257 orang, sebanyak 588 orang di antaranya sudah divaksinasi, sedangkan 263 orang batal divaksin. Di Kepulauan Anambas, sebanyak 366 orang dari 903 orang SDM kesehatan sudah divaksinasi, sementara 30 oranh lainnya batal disuntik vaksin.
Berdasarkan persentase jumlah SDM kesehatan yang sudah disuntik vaksin pada dosis pertama, Kepri tertinggi ketiga setelah Jawa Tengah dan Yogyakarta.
"Persentase SDM kesehatan terbanyak yang sudah divaksinasi di Bintan, sedangkan yang terbanyak batal disuntik vaksin di Batam," ungkapnya.
Tjetjep mengemukakan SDM kesehatan di Tanjungpinang yang sudah menjalani vaksinasi dosis kedua 967 orang, dan enam orang batal divaksinasi. SDM kesehatan di Batam yang sudah divaksinasi 1198 orang, dan 44 orang batal disuntik vaksin.
Di Bintan, sebanyak 621 orang SDM kesehatan sudah divaksinasi tahap kedua, sementara tujuh orang batal disuntik vaksin. SDM kesehatan di Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas belum diberi vaksinasi tahap kedua.
"Kendala saat ini, kami masih menunggu vaksin dari pusat agar 21 Februari 2021 seluruh SDM kesehatan sudah selesai divaksinasi," ujarnya.
Informasi hoaks terkait vaksinasi COVID-19 harus dilawan dengan informasi yang benar karena upaya pemerintah untuk melaksanakan program vaksinasi bagi masyarakat bertujuan untuk membangun kekebalan kelompok (Herd immunity) sehingga penyebaran virus yang mematikan tersebut dapat ditekan agar aktivitas bermasyarakat dan aktivitas ekonomi dapat berangsur normal.
Baca juga: Dinkes: Banyak nakes di Aceh termakan hoaks vaksin COVID-19
Baca juga: LaNyalla ajak masyarakat lawan hoaks jelang vaksinasi COVID-19
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2021
