Epidemiolog sarankan pemerintah fokus atasi kerumunan cegah COVID-19

Epidemiolog sarankan pemerintah fokus atasi kerumunan cegah COVID-19

Petugas kesehatan menggunakan hazmat dan alat pelindung diri lainnya memberikan penjelasan terkait penularan COVID-19. ANTARA/Muhammad Zulfikar.

pada pencegahan atau melarang kerumunan
Jakarta (ANTARA) - Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Syahrizal Syarif Ph.D menyarankan pemerintah agar fokus pada mengatasi kerumunan-kerumunan massa yang terjadi di masyarakat untuk mencegah penularan kasus baru COVID-19 di Tanah Air.

"Yang paling pokok saat ini pemerintah fokus lah pada pencegahan atau melarang kerumunan. Karena itulah yang paling pokok," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Hal itu ia sampaikan karena saat ini masih banyak ditemukan kerumunan dalam jumlah besar sebagai contoh pesta pernikahan yang menimbulkan kerumunan.

Adanya kebijakan yang dibuat masing-masing daerah untuk mencegah penularan COVID-19 seperti aturan ganjil genap di Kota Bogor, Jawa Barat memang sudah bagus. Namun, hal itu harus didukung pula dengan pencegahan kerumunan massa.

Sebab, penularan COVID-19 tidak hanya terjadi di moda transportasi tetapi masalah utamanya terletak di kerumunan massa.

Baca juga: Epidemiolog: PPKM tidak sentuh aspek pencegahan penularan virus

Baca juga: Mendagri terbitkan PPKM Mikro, Posko COVID-19 tingkat RT/RW


Ia menilai saat ini pemerintah tampak lebih fokus pada pemulihan ekonomi nasional. Seharusnya, dalam kondisi laju COVID-19 terus meningkat pemangku kepentingan fokus pada pencegahan kerumunan dulu.

Terkait kebijakan baru yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro, Syahrizal berpendapat hal itu sebenarnya sudah terlambat namun tetap bisa dilaksanakan.

Seharusnya, PPKM skala mikro jauh-jauh hari sudah diterapkan pemerintah agar kasus penularan COVID-19 dapat ditekan.

"Dari awal saya sudah menganjurkan pelaksanaan PPKM skala mikro karena potensinya ada," katanya.

Potensi yang dimaksud ialah pelibatan bidan desa, bintara pembina desa (babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) hingga tenaga penggerak desa.

Sumber daya manusia (SDM) tersebut dapat diberdayakan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan PPKM skala mikro. Selain itu, penguatannya dapat disokong oleh alokasi dana desa.

Baca juga: Jatim siapkan kampung tangguh semeru sebagai embrio PPKM mikro

Baca juga: Satgas optimistis PPKM berdampak signifikan dalam penanganan COVID-19

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2021

6 Provinsi teratas kenaikan kasus COVID-19 di Pulau Jawa

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar