Menkeu: infrastruktur dukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan

Menkeu: infrastruktur dukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Webinar Infrastructure, Technology, and Finance for Sustainable and Inclusive Development in Asia yang diselenggarakan Lembaga Penyelidikan Ekonomi & Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) pada Kamis (18/2/2021). ANTARA/HO-Kemenkeu/pri.

Isu pandemi, perubahan iklim dan teknologi digital menimbulkan tantangan menuju pembangunan inklusif dan berkelanjutan, salah satu solusinya adalah infrastruktur
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pentingnya penyediaan infrastruktur yang memadai di Indonesia untuk mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

"Isu pandemi, perubahan iklim dan teknologi digital menimbulkan tantangan menuju pembangunan inklusif dan berkelanjutan, salah satu solusinya adalah infrastruktur," kata Sri Mulyani dalam webinar di Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani mengatakan pandemi ini menimbulkan persoalan sekaligus tantangan baru bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berbenah dan mengubah model bisnis agar produktivitas tidak berkurang.

Untuk itu, menurut dia, keberadaan infrastruktur menjadi paling penting dalam masa disrupsi seperti sekarang, terutama Information and Communication Technology (ICT), karena telah bermanfaat dalam memperkuat konektivitas.

"Tapi, masih ada wilayah yang belum mempunyai koneksi internet. Masih ada sekolah dan puskesmas yang tidak memperoleh koneksi internet. Untuk itu, pemerintah fokus untuk mengembangkan infrastruktur ICT," katanya.

Selain itu, tambah dia, pengadaan jalan, listrik, pelabuhan maupun bandara yang disertai infrastruktur untuk kebutuhan sosial seperti penyediaan air dan sanitasi juga sangat diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan.

Namun, menurut Sri Mulyani, tantangan selanjutnya adalah memperoleh pembiayaan agar pengadaan infrastruktur fisik maupun sosial untuk komunikasi, pendidikan maupun kesehatan dapat terpenuhi bagi masyarakat.

Ia memastikan pembiayaan infrastruktur itu tidak hanya diperoleh dari APBN karena ruang fiskal yang terbatas, tetapi juga dari keterlibatan pihak swasta maupun bentuk kerja sama lainnya.

"Kalau ada keterbatasan, kita mengundang modal swasta. Indonesia telah fokus dalam mengatasi Ease of Doing Business (EoDB) dengan reformasi struktural, termasuk membentuk UU Cipta Kerja dan membuat Lembaga Pengelola Investasi," katanya.

Ia menegaskan melalui upaya ini maka Indonesia bisa mengembangkan infrastruktur yang dapat membuat terciptanya lingkungan bisnis digital serta membuat ekonomi makin tumbuh inklusif dan berkesinambungan.

Baca juga: Sri Mulyani minta pembangunan infrastruktur tetap jalan meski pandemi
Baca juga: Menkeu sebut pembangunan infrastruktur 2020-2024 butuh Rp6.421 triliun
Baca juga: Menteri PUPR: Pembangunan infrastruktur bangkitkan ekonomi nasional

 

Pewarta: Satyagraha
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Menkeu: Tantangan pemulihan ekonomi masih tinggi di tahun depan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar