Kebijakan relaksasi PPnBM dinilai dapat cegah PHK di industri otomotif

Kebijakan relaksasi PPnBM dinilai dapat cegah PHK di industri otomotif

Ilustrasi - Deretan mobil baru siap ekspor terparkir di PT Indonesia Kendaraan Terminal atau IPC Car Terminal, Cilincing, Jakarta, Senin (18/3/2019). r. ANTARA FOTO.

Kebijakan ini akan memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Iswan Abdullah menilai kebijakan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor bisa mencegah terjadinya PHK di sektor industri otomotif.

Iswan dalam pernyataan di Jakarta, Kamis, mengatakan kebijakan ini juga dapat memperkuat industri otomotif yang sempat lesu karena terdampak pandemi COVID-19 dan meningkatkan penjualan kendaraan bermotor.

"Kebijakan ini akan memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi dan tentunya secara tidak langsung, pemerintah sesungguhnya dengan kebijakan ini, mencegah atau paling tidak mengurangi terjadinya PHK di sektor-sektor tersebut," katanya.

Ia juga mengatakan kebijakan ini dapat lebih efektif apabila terdapat stimulus tambahan berupa kepastian suku bunga kredit kepemilikan atau insentif lainnya yang dapat mendukung daya beli masyarakat.


Baca juga: Menko Airlangga setujui usulan relaksasi PPnBM kendaraan bermotor

Baca juga: Menko Airlangga setujui usulan relaksasi PPnBM kendaraan bermotor



"Kalau pemerintah juga membarengi PPnBM ini dengan kepastian suku bunga kepemilikan atas barang mewah yang rendah, tentu akan memberikan peningkatan penjualan," kata Iswan.

Sebelumnya, pemerintah siap mengucurkan diskon PPnBM untuk kendaraan bermotor segmen kurang atau sama dengan 1.500 cc kategori sedan dan 4x2 dengan besaran potongan yang diberikan bertahap mulai Maret hingga Desember 2021.

Diskon pajak sebesar 100 persen dari tarif normal akan diberikan pada tiga bulan pertama (Maret-Mei), kemudian 50 persen dari tarif normal pada tiga bulan berikutnya (Juni-Agustus), dan 25 persen dari tarif normal pada tahap ketiga untuk empat bulan (September-Desember).

Pemberian insentif yang berlangsung selama sembilan bulan ini akan dievaluasi setiap tiga bulan sekali.


Baca juga: Pengamat: Pengenaan cukai lebih tepat dibandingkan pelonggaran PPnBM

Baca juga: Gaikindo sebut relaksasi PPnBM dapat perkuat produksi otomotif

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani siap turunkan PPnBM mobil bertahap tahun ini

 

Pewarta: Satyagraha
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Mendag sampaikan alasan pemerintah relaksasi pajak PPnBM

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar