Korlantas : ETLE nasional wujud penegakan hukum tegas dan transparan

Korlantas : ETLE nasional wujud penegakan hukum tegas dan transparan

Logo ETLE Nasional Korlantas Polri. ANTARA/HO-Korlantas Polri.

Ini bisa membuat disiplin masyarakat lebih bagus dan patuh terhadap aturan lalu lintas
Jakarta (ANTARA) - Kasubditdakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol Abrianto Pardede mengatakan pemberlakuan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) secara nasional untuk mewujudkan penegakan hukum yang tegas dan transparan.

"Ini bisa membuat disiplin masyarakat lebih bagus dan patuh terhadap aturan lalu lintas," kata Abrianto lewat keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

Abrianto menyebutkan, Korlantas Polri segera meluncurkan kamera electronic traffic law enforcement (ETLE) pada 23 April 2021.

Pada tahap 1 ini, Korlantas Polri meluncurkan 244 kamera ETLE di 12 Polda. 244 kamera ETLE itu tersebar di Polda Metro Jaya 98 titik, Polda Riau 5 titik, Polda Jawa Timur 55 titik, Polda Jawa Tengah 10 titik, Polda Sulawesi Selatan 16 titik, Polda Jawa Barat 21 titik, Polda Jambi 8 titik, Polda Sumatera Barat 10 titik, Polda DIY 4 titik, Polda Lampung 5, Polda Sulawesi Utara 11 titik, dan Polda Banten 1 titik.

"Kamera ETLE ini menjadi terobosan Korlantas untuk memastikan penegakan hukum di bidang lalu lintas yang tegas dan transparan,"

Baca juga: Tilang elektronik bisa tindak kendaraan pelat luar kota

Baca juga: Polda Metro siapkan 41 kamera tilang elektronik tambahan


Arbrianto menambahkan kamera ETLE merupakan wujud Korlantas Polri mendukung program kerja 100 hari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menuhu Polri yang presisi, tegas dan transparan.

"Yang bermain kan robot tanpa ada pertemuan dengan petugas sehingga membuat lebih transparan dan terwujud-nya transparansi," tutur Abrianto.

Abrianto menjelaskan adanya kamera ETLE Nasional ini disebut sebagai program spektakuler. Sebab, kamera ETLE yang sekarang bisa mendeteksi nomor polisi (nopol) kendaraan di luar dari wilayah tersebut.

ETLE yang ada sejak 2019 diperbarui dan diperluas ke 12 Polda. Disebut ETLE nasional karena dapat dilakukan penindakan nopol di luar daerah-nya.

Sebagai contoh Kepolisian di Yogyakarta bisa menindak pleat "H" yang dipakai oleh kendaraan dari Semarang, Jawa Tengah.

"Kemarin kan masih regional. Adanya ETLE Nasional menjadi semua Polda bisa ke nopol semua kendaraan. Artinya ini enggak cuma khusus Polda, jadi semua kendaraan di manapun bisa ditindak," ujarnya menjelaskan.

Lebih lanjut Abrie menambahkan, kamera ETLE juga dapat menindak pelaku kejahatan. Kamera ETLE dapat mengubah budaya masyarakat dalam berlalu lintas.

"ETLE juga meningkatkan budaya tertib berlalu lintas. Karena kamera ETLE tidak pilih kasih. Tidak mau bayar langsung blokir. Ada ETLE juga dukung program pemerintah, seperti ganjil genap, "new normal", Tak boleh bertemu. Kita dukung kebijakan pemerintah daerah," ujarnya.

Baca juga: Kamera tilang elektronik persempit ruang aksi kejahatan jalanan

Baca juga: Penerapan tilang elektronik skala nasional bertambah jadi 12 Polda

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar