"Saya kira keinginan Presiden Joko Widodo harus diterjemahkan dengan serius oleh kepala daerah, dalam hal ini bupati. Para bupati harus mengutamakan belanja pada skala prioritas, fokus pada yang esensial," ujarnya di sela kunjungan kerja di Surabaya, Sabtu.
Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menginstruksikan para bupati untuk tidak mengecer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan memberi alokasi dana untuk semua pos pengeluaran dan seluruh dinas.
Baca juga: Ketua DPD RI siap bantu penambahan kuota PPPK guru madrasah
Senator asal Jawa Timur ini menambahkan dalam keadaan APBD yang terbatas, para bupati dituntut piawai dalam mengelola anggaran, dalam hal ini kepiawaian manajemen.
Selain itu, sebagai kepala daerah tentu para bupati harus mampu mencari sumber-sumber pemasukan APBD yang tidak memberatkan masyarakat.
Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu mengatakan, penggunaan APBD harus terukur dan masyarakat harus dapat merasakan manfaat dari penggunaan skala prioritas anggaran.
"Bupati harus dapat menetapkan kebijakan membuat satu program unggulan dalam pembangunan daerah. Tetapi, harus ditetapkan target pencapaian serta evaluasinya. Jadi penggunaan anggaran bukan sekadar belanja daerah dan belanja wajib seluruh dinas," katanya.
Mantan Ketua Umum PSSI itu menambahkan kebijakan harus menggunakan standar transparansi dan akuntabilitas agar publik turut terlibat dalam pengawasan.
"Sudah waktunya pemerintah daerah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan terbuka. Termasuk dalam penggunaan APBD yang diharapkan dapat berdampak positif untuk masyarakat," tutur LaNyalla.
Baca juga: Ketua DPD RI imbau sekolah tatap muka dilakukan bertahap
Baca juga: Ketua DPD RI minta BPOM uji klinis vaksin COVID-19 untuk batita
Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2021
