Eni Maulani cicil hukuman uang pengganti Rp500 juta

Eni Maulani cicil hukuman uang pengganti Rp500 juta

Arsip. Mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih usai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (10/10/2019) (ANTARA News/Fathur Rochman)

KPK terus melakukan penagihan uang denda dan uang pengganti dari para terpidana sebagai pemasukan bagi kas negara dari 'asset recovery' tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK
Jakarta (ANTARA) - Mantan anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih mencicil hukuman uang pengganti ke KPK sebesar Rp500 juta.

"Jaksa Eksekusi KPK telah melakukan penyetoran ke kas negara uang sejumlah Rp500 juta yang merupakan cicilan uang pengganti dari total uang pengganti sejumlah Rp5,087 miliar dan 40 ribu dolar Singapura dari terpidana Eni Maulani Saragih," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin.

Berdasarkan Putusan PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor: 100/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt Pst tanggal 1 Maret 2019, Eni Maulani Saragih divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan ditambah kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5,87 miliar dan 40 ribu dolar Singapura karena terbukti menerima Rp10,35 miliar 40 ribu dolar Singapura dari sejumlah pengusaha.

Baca juga: KPK akan lelang sembilan paket barang rampasan

"Jaksa eksekusi juga melakukan penyetoran ke kas negara pembayaran uang denda dari terpidana Leonardo Jusminarta Prasetyo sejumlah Rp250 juta berdasarkan Putusan PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt Pst tanggal 1 Maret 2021," ungkap Ali Fikri.

Leonardo Jusminarta Prasetyo adalah Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama yang divonis 2 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menyuap Anggota IV BPK Rizal Djalil dan pejabat Kementerian PUPR senilai total Rp1,35 miliar.

"KPK terus melakukan penagihan uang denda dan uang pengganti dari para terpidana sebagai pemasukan bagi kas negara dari 'asset recovery' tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK," tambah Ali Fikri.

Menurut Ali, kebijakan KPK saat ini tidak hanya menuntut para pelaku korupsi dengan hukuman penjara badan yang tinggi.

"Namun sebagai efek jera juga dilakukan KPK dengan menuntut denda, uang pengganti dan perampasan asset hasil tindak pidana untuk pemasukan kas negara," ungkap Ali.

Baca juga: KPK panggil tiga saksi dalam kasus dugaan suap kepada Nurdin Abdullah
Baca juga: KPK panggil dua saksi dalam perkara pengadaan tanah di Jaktim

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Ombudsman temukan malaadministrasi alih status pegawai KPK

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar