PON 2020 Papua

Moeldoko: PON XX jadi ajang Papua tunjukkan eksistensi ke dunia

Moeldoko: PON XX jadi ajang Papua tunjukkan eksistensi ke dunia

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kelima dari kiri) bersama Deputi I Kantor Staf Presiden Febry Calvin Tetelepta dan Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani berfoto bersama dengan panitia pelaksana PON XX Papua di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (31/3/2021). ANTARA/HO-KSP/am.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua yang akan berlangsung pada Oktober 2021 menjadi isu strategis untuk mengangkat nama Papua di mata Dunia, khususnya kawasan Asia Pasifik.

Moeldoko menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi Panitia PON XX di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu sebagaimana siaran pers yang diterima.

"Melalui event empat tahunan ini, Papua bisa menunjukkan eksistensinya tanpa adanya masalah, terutama gangguan politik dan keamanan. Maka pengelolaan PON XX harus disiapkan dengan matang, harus memberi kesan baik dari sisi politik, keamanan, kesejahteraan dan ekonomi karena turut mengundang perwakilan negara-negara di kawasan Asia Pasifik," jelas Moeldoko.

Moeldoko pun mengingatkan agar penyelenggaraan ajang olahraga tersebut tidak mengabaikan keamanan.

"Harus 'zero tolerance' dengan tindakan yang mengganggu keamanan,” tutur Moeldoko.

Baca juga: Stadion Lukas Enembe segera ditata untuk PON XX Papua

Untuk memastikan semua persiapan berjalan baik, Moeldoko meminta agar PB PON memperkuat koordinasi dengan Kementerian atau lembaga terkait, terutama pihak TNI dan Polri sebagai bagian dari pengamanan kegiatan.

Melalui koordinasi tersebut, menurut dia, akan dihasilkan penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap kegiatan yang berlangsung.

Moeldoko juga memastikan Kantor Staf Presiden (KSP) siap terlibat dalam persiapan pelaksanaan PON XX di Papua.

"Terutama jika masih ada masalah. Karena salah satu tugas KSP adalah debottlenecking yang berarti mengurasi masalah dan menyelesaikan masalah, khususnya yang berkaitan dengan lintas Kementerian/Lembaga,” jelas Moeldoko.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan pihaknya telah memimpin setidaknya 10 rapat terkait koordinasi dengan PB PON sejak awal 2020.

Sementara, kata Jaleswari, Kedeputian II KSP juga menginisiasi dan memimpin setidaknya lima rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga/daerah pada 2021 dengan berbagai topik.

Bahkan, sambung dia, KSP telah melakukan koordinasi lintas Kedeputian, terutama Kedeputian I, II dan V, dan akan melibatkan Kedeputian IV untuk menetapkan agenda setting komunikasi publik.

Di sisi lain, dalam Rapat Kabinet Terbatas pada 15 Maret 2021, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Gubernur Papua melaporkan kesiapan arena olahraga (venue) dan sarana prasarana lainnya dalam penyelenggaraan PON XX dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI di Papua hampir mencapai 100 persen.

Baca juga: PB PON Papua: Kebutuhan arena pertandingan PON rampung Agustus 

Dalam rapat itu juga disampaikan skenario penonton dengan berkaca pada pelaksanaan Olimpiade Tokyo pada 23 Juli-8 Agustus 2021, yakni tanpa penonton, kapasitas terbatas atau kapasitas normal.

“Arahan Presiden dalam Ratas kepada pimpinan Kementerian/Lembaga terkait dan Gubernur Papua untuk merancang secara detil, strategi pencegahan dan penekanan laju penyebaran COVID-19. Presiden juga menginstruksikan adanya percepatan pemberian vaksin bagi warga Papua, terutama yang tinggal di sekitar 'venue'. Mengingat, setidaknya terdapat 22.000 orang yang akan berkunjung ke Papua pada perhelatan tersebut,” tutur Jaleswari.

Ia juga menerangkan PON XX Papua akan menjadi ajang olahraga terbesar di kawasan Asia Pasifik dalam sejarah. Bahkan, rencananya PB PON akan mengundang setidaknya 16 negara di kawasan Asia Pasifik. 

Untuk itu, ia meminta peningkatan kompleksitas multidimensi, baik dimensi protokol negara, protokol kesehatan, hingga pengamanan transportasi.

“Sehingga pengaturan teknis lebih lanjut mengenai penerimaan Tamu Negara Kepala Pemerintahan dari negara-negara Pasifik terkait protokol kenegaraan perlu dibahas dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara,” jelas Jaleswari.

Menanggapi pernyataan KSP, Wakil Sekretaris II PB PON XX Papua Longginus Sanggur menyampaikan kesiapannya untuk melaksanakan PON XX Papua pada Oktober 2021. Meski begitu, dia menyadari dari sisi koordinasi masih perlu penguatan.

“Sehingga kondisi sosial dan politik bisa sesuai harapan, dan tidak ada kekhawatiran dari kontingen maupun tamu yang hadir,” kata Longginus. 

Baca juga: Pemprov Papua dorong vaksinasi COVID-19 atlet PON XX 
Baca juga: Operator 34 KONI Provinsi se-Indonesia ikuti Bimtek PON XX Papua 
Baca juga: Masyarakat diminta berpartisipasi sukseskan penyelenggaraan PON Papua 

 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Rr. Cornea Khairany
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Kemenkumham tolak hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar