"Kami merasa Muhammadiyah perlu menekankan pengembangan sektor ekonomi. Hal itu akan kami sampaikan dalam Muktamar Muhammadiyah Ke-46 yang berlangsung pada 3-8 Juli 2010 di Yogyakarta," katanya di Semarang, Sabtu.
Menurut dia, Muhammadiyah selama ini dipandang sebagai organisasi masyarakat yang identik dengan sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan, karena memang banyak memiliki ketiga amal usaha MUhammadiyah (AUM) tersebut.
Ia menyebutkan jumlah sekolah yang berada di bawah naungan Muhammadiyah di Jateng saat ini mencapai sekitar 1.650 unit dari berbagai jenjang, belum termasuk taman kanak-kanak (TK) yang di bawah pengelolaan Aisyiah.
"Kalau perguruan tinggi berjumlah 17 unit, itu untuk sektor pendidikan. Pengembangan di sektor kesehatan tercatat sebanyak 38 rumah sakit dan 92 balai pengobatan yang melayani masyarakat Jateng," katanya.
Pengembangan di sektor pendidikan dan kesehatan tersebut, kata dia, sebenarnya sudah cukup mapan, karena itu perlu mengembangkan sektor lain yang selama ini banyak dibutuhkan masyarakat, terutama ekonomi.
"Pengembangan sektor ekonomi syariah perlu dipikirkan oleh Muhammadiyah ke depan, mengingat jumlah pengangguran yang semakin bertambah setiap hari merupakan permasalahan yang memerlukan solusi segera," katanya.
Permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat kecil, kata dia, perlu dijembatani dengan penyediaan modal riil yang akan membantu mereka mengembangkan usaha untuk meningkatkan tingkat kesejahteraannya.
"Muhammdiyah sebenarnya telah merintis pengembangan sektor ekonomi syariah dengan pendirian bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) dan baitut tamwil Muhammadiyah (BTM), namun belum optimal," katanya.
Jumlah BPRS yang ada di Jateng, kata dia, sampai saat ini baru satu, yakni BPRS Artha Surya Barokah, sedangkan jumlah BTM mencapai sekitar 52 unit yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Jateng.
Menurut tafsir, pengembangan sektor ekonomi syariah tersebut harus segera dioptimalkan oleh Muhammadiyah selama lima tahun ke depan, mengingat perekonomian syariah dapat menunjang perekonomian umat.(*)
(Ant/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
Muhammadiyah perlu menata sistem lembaga keuangan.Contoh BRI bisa kuat dan besar karena kelembagaannya tertata dengan rapi.Di Jogjakarta ada Lembaga keuangan BDW diharapkan bisa membina lembaga keuangan di tingkat kabupaten dan mengembangkan sistem jaringan di tiap tingkat kabupaten. dan dg sistem online. Dg sistem spt itu InsyaAllah akan lebih tepat dan cepat perkembangannya dlm menangani permasalahn keuangan di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah.