"Sejak tiga puluh tahun lalu, pada masa orde baru, berlangsung pembalakan liar yang dilakukan sejumlah perusahaan pemilik izin hak pengelolaan hutan (HPH) dari pemerintah pusat," kata Gubernur Sulbar di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan, pembalakan liar oleh perusahaan pemilik HPH terjadi pada sejumlah wilayah di Provinsi Sulbar, termasuk Kabupaten Mamuju Utara, menjadi langganan banjir.
"Kini, dampak dari pembalakan liar sekitar 30 tahun lalu di Sulbar tersebut mulai dirasakan oleh warga karena salah satu sungai yang ada di Kabupaten Mamuju Utara menjadi meluap, dan berpotensi banjir setiap musim hujan," katanya.
Menurut dia, daerah aliran Sungai Lariang rusak akibat banjir dan sungai terpanjang di antara 10 sungai besar di Sulbar ini terlihat melebar, bahkan akan menghantam jembatan dan badan jalan sekitar sungai.
"Sungai Lariang menjadi lebar akibat banjir, sungai Lariang selalu meluap pada musim hujan sehingga jembatan Sungai Lariang yang panjangnya sekitar 250 meter dan jalan yang berada di antara jembatan tersebut juga terancam jebol," katanya.
Gubernur Anwar Adnan Saleh menyatakan prihatin dengan kondisi tersebut karena dengan ancaman banjir Sungai Lariang tersebut akan mengakibatkan putusnya Jembatan Lariang.
Ia khawatir jika jembatan itu putus, akan mengganggu roda perekonomian masyarakat di Kabupten Matra Utara dan Kabupaten Mamuju. Apalagi jembatan ini tidak hanya menghubungkan dua kabupaten itu, tetapi juga provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.
"Saya tidak bisa membayangkan jika Jembatan Lariang ambruk beserta jalan di sekitarnya menjadi jebol akibat banjir," kata Anwar Adnan Saleh.
Gubernur menjelaskan jalan tersebut dilalui sekitar 99 persen masyarakat Sulbar serta masyarakat yang berasal dari daerah lain, seperti Provinsi Sulsel dan Sulteng.
KR-MFH/D007
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
