"Ya ini kan sesuatu wacana yang dilontarkan dirut PLN, maksudnya baik, barangkali mencarikan solusi untuk itu, akan tetapi saya kan tidak harus bereaksi setuju tidak setuju, saya kan harus lihat kajiannya seperti apa, apa yang dimaksud dengan gratis itu," katanya saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Senin.
Ia menyatakan, wacana seperti itu juga perlu disikapi dengan kehati-hatian dan masih membutuhkan pembahasan sebelum ada keputusan lebih lanjut.
"Tidak harus saya tergesa-gesa dan menyatakan setuju tidak setuju, kita harus hati-hati," ujarnya.
Menurut dia, dengan adanya wacana kenaikan TDL sebesar 10 persen dan pembatasan pemberian subsidi listrik kepada sektor industri telah menimbulkan protes dan penolakan.
"Sebagian saja disubsidi (konsumsi listrik) dengan baik ke industri, industrinya saja berteriak, apalagi 100 persen harga keekonomian seperti apa. Ini semua memerlukan kajian dan kehati-hatian," tambahnya.
Masalah itu masih harus dibicarakan terlebih dahulu dengan pejabat terkait, terutama dengan Menteri ESDM Darwin Saleh.
Hatta juga kembali mengingatkan menjelang kenaikan TDL, subsidi harus tepat sasaran karena sangat terkait dan mempengaruhi kemampuan dana APBN serta daya beli masyarakat.
"Kita harus konsisten kita harus jaga APBN prudent dan kredibel, kalau tidak tepat sasaran APBN bisa jebol dan yang tidak tepat sasaran memang tidak harus disubsidi dan itu prinsip yang harus kita jaga," ujarnya.
Sebelumnya Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Persero (PLN), Dahlan Iskan, mengusulkan agar listrik untuk masyarakat miskin digratiskan, sementara untuk yang lain disesuaikan tarifnya dengan harga pasar.
(ANT/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
