Kadis Kominfo Maluku Bakry Lumbessy di Ambon, Selasa, mengatakan, survei tim dari Kementerian Kominfo itu berdasarkan pemantapan di Jakarta pada 10-13 Mei 2010.
"Kami sudah sepakati tim dari kementerian akan melakukan survei di Banda agar pemasangan peralatan untuk pengoperasian `media center` bisa dirampungkan paling lambat pekan kedua Juli 2010," ujarnya.
Lumbessy menargetkan menjelang pelepasan peserta perahu layar dari Darwin, Northern Teritorry (Australia Utara) 24 Juli 2010, perangkat peralatan tersebut sudah bisa dioperasikan sehingga membantu akses internet di Banda.
"Jadi dari Banda berbagai informasi soal kegiatan bahari bertaraf internasional itu bisa diakses ke seluruh dunia dengan beroperasinya media centre tersebut," ujarnya.
Lumbessy mengisyaratkan media centre di Banda akan didukung pengoperasian 15 unit laptop sehingga memperlancar para wartawan, peserta, tamu maupun turis asing mengakses internet di sana.
"Saya optimistis menjelang penyelenggaraan Sail Banda yang 27 Juli-17 Agustus 2010 program membuka akses internet di semua lokasi kegiatan sudah bisa mengakses internet," katanya.
Menurut Lumbessy, Kementerian Kominfo juga memprogramkan pengembangan Desa internet di Banda yang pemasangan peralatannya sedang dipersiapkan di Jakarta.
"Program Desa internet di Banda ini bakal diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang jadwalkan sedang dikoordinasikan bertepatan dengan Kepala Negara mencanangkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional di Ambon pada 3 Agustus 2010," ujarnya.
Lumbessy mengakui program desa internet ini sebenarnya diarahkan ke wilayah perbatasan seperti Kabupaten Maluku Barat Daya yang berbatasan langsung dengan Timor Leste atau Kepulauan Aru dekat Australia.
"Jadi sedang dipertimbangkan agar terobosan Kementerian Kominfo pada 2010 akan membangun 32 unit base tranciever station (BTS) di Maluku sebagai realisasi dari program bertajuk `Implementation Of Merah Putih for Rural and Development` itu diarahklan ke Maluku Barat Daya dan Kepulauan Aru," katanya.
Program itu bertujuan membuka keterisolasian melalui akses informasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah, mengurangi kesenjangan digital serta memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan sebagaimana komitmen pemerintah dalam rencana pembangunan jangka menengah.
Sayangnya, kota Tual, Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Barat Daya (MBD) tidak kebagian program tersebut sehingga sedang dipertimbangkan kebijakan untuk mengalihkan sejumlah BTS dari kabupaten yang dinilai telah memiliki jangkauan komunikasi baik ke tiga daerah tersebut.
Lumbessy menilai perlu membangun BTS tersebut di MBD sebagai kabupaten baru diresmikan oleh Mendagri Mardiyanto di Ambon pada 16 September 2009 bersamaan dengan Bursel.
"Kami mempertimbangkan MBD merupakan wilayah di Maluku yang secara geografis berbatasan langsung dengan Timor Leste. Apalagi di sana terdapat 11 buah pulau terluar yang sangat kesulitan komunikasi," kata Bakry Lumbessy.
(T.L005/R007/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
