Akademisi: Demokratisasi partai sulit diwujudkan secara maksimal

Akademisi: Demokratisasi partai sulit diwujudkan secara maksimal

Ilustrasi - Pedagang mendorong gerobak berisi buah melintas di depan sejumlah bendera partai politik nasional yang dipasang di jembatan Pantee Pirak, Kota Banda Aceh. ANTARA FOTO/Ampelsa/foc.

Jakarta (ANTARA) -
Akademisi Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardani menyebutkan demokratisasi partai politik sulit untuk diwujudkan secara maksimal.
 
Sri Budi Eko Wardani dalam diskusi "Quo vadis demokratisasi partai politik" di Jakarta, Selasa, mengatakan berbicara demokratisasi partai tentunya berbicara soal prinsip-prinsip ideal seperti kesetaraan, persamaan, partisipasi maupun akuntabilitas.
 
Namun, menurut dia soal kesetaraan dan persamaan itu menjadi dilema dalam demokratisasi parpol. Bahkan dari sejak pendirian sebenarnya partai saja sudah terpusat dan pengelolaannya juga diatur pusat, sesuatu yang bukan demokratis.
 
"Bicara demokratisasi partai itu sebetulnya agak sulit diwujudkan secara maksimal karena memang di Indonesia ini struktur kepartaian itu sentralistik dari sejak pendirian," ucap dia.
 
Regulasi partai politik pasca-orde baru kata dia lebih di desain secara sentralistik. Hal itu kemungkinan terjadi karena traumatik ideologi dan beberapa persoalan lainnya seperti terkait regulasi.
 
Sentralisasi partai politik itu selain dari proses pendirian juga dapat dilihat lewat pengelolaan urusan-urusan tingkat daerah, seperti pada pencalonan kepala daerah dan legislatif.

Baca juga: Survei Polmatrix: PDIP-Gerindra pimpin elektabilitas parpol

Baca juga: Yogyakarta targetkan bantuan keuangan parpol cair April
 
"Walaupun sifatnya bottom up dalam pengisian dan pencalonan kepala daerah atau legislatif tetapi keputusan akhir itu pasti di tingkat DPP. Terutama untuk daerah-daerah yang dikatakan basis partai atau daerah strategis," kata dia.
 
DPP menurut Sri akan ikut campur di dalam menentukan urusan-urusan di tingkat bawah, dan hal itu berbanding terbalik dengan hal desentralisasi dalam semangat menggulirkan reformasi.
 
"Jadi ketika era reformasi itu kita menolak sentralisasi politik lalu mengubah dengan desentralisasi, termasuk juga dalam bidang penguatan politik lokal, bagaimana daerah mempunyai otonomi-nya," ujarnya.
 
Tetapi, partai politik sebagai institusi yang nantinya akan menghasilkan para pemimpin untuk daerah dengan otonomi malah masih dikelola secara sentralistik.
 
Belakangan, Sri melihat, beberapa persoalan kelembagaan partai mencuat, seperti iklim kritis dalam partai sepertinya makin lama makin berkurang, terjadi loyalitas tanpa kritik, profesionalitas, juga soal promosi kader.
 
Kemudian, masalah pada tokoh atau komposisi di kelembagaan, yakni persamaan dan kesetaraan relasi seperti antara ketua dengan anggota, pusat daerah akibat sentralistik, senior junior, hingga relasi ormas, profesional, gender, pengusaha yang masuk dalam kelembagaan partai.
 
"Jadi kelembagaan ini juga problem, bagaimana keputusan-keputusan kemudian jadinya mampet, ada kelompok bahkan (akhirnya) tidak bisa bersuara, akhirnya (membuat gerakan), ketika ada gerakan-gerakan jadinya dipecat," tutur-nya.

Baca juga: KPK tekankan agar parpol turut berperan tingkatkan IPK Indonesia

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Wapres: Parpol hendaknya menjadi kemaslahatan bangsa, bukan kepentingan tertentu

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar