Akibat kandasnya kapal pengangkut BBM itu, terpkada diangkut menggunakan kapal kecil dengan biaya cukup besar atau dua kali lipat, kata pengawas perkapalan Pertamina Depo Bengkulu, Zusman Hermansyah, Minggu.
Pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, telah merugikan PT Pertamina ratusan juta rupiah, karena terpaksa mengangkut pasokan BBM menggunakan kapal kecil beberapakali tiap bulan.
Akibatnya ongkos transportasi angkutan kapal tersebut membengkak hingga dua kali lipat, saat ini hanya bisa menggunakan kapal dengan muatan 1.500 hingga 1.700 kilo liter tiap minggu, atau dalam sebulan empat kali pengiriman mulai dari BBM jenis premium, solar hingga avtur.
"Jika kondisi normal, kami bisa menggunakan kapal bermuatan 3.600 kilo liter, tidak seperti saat ini yang hanya dicicil-cicil saja membuat biaya transportasi jadi membengkak," tandasnya.
Bila pengiriman yang dilakukan dengan kapal bermuatan 3.600 kilo liter, dapat mencukupi kebutuhan satu bulan, sehingga dapat menekan biaya pengiriman dari Pertamina Palembang.
Menurut dia, jika menggunakan jalur darat biaya pengiriman akan lebih besar lagi, karena kapasitas mobil tanki sangat terbatas, selain itu keadaan infrastruktrur jalan di Provinsi Bengkulu tidak mendukung, banyak penyempitan dan rusak berlubang.
Bila memaksakan dengan menggunakan jalur darat akan banyak terjadi kerusakan pada kendaraan, disamping itu rentan terjadi kecelakaan, baik kendaraan ataupun pengguna jalan lainnya.
Sementara Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto menyatakan semua pihak harus peduli dengan keadaan alur tersebut, termasuk Pelindo yang seolah-olah menghambat proses perizinan pengerukan, padahal Pelindo sendiri tidak sanggup untuk melakukan pengerukan sendiri.
Dia menyesalkan sikap Pertamina, seolah-olah tanpa usaha untuk mengeluarkan kapal yang kandas beberapa waktu lalu padahal posisinya kapal tersebut berada di pintu masuk pelabuhan.
Sehingga dia turun tangan mengatasinya dengan menggunakan kapalnya sendiri untuk menarik kapal Pertamina yang kandas tersebut.
Pengerukan alur itu tetap mengandalkan dana dari APBN, dana tersebut akan cair bila mendapat persetujuan DPR dan melewati pembahasan persidangan, sehingga pendangkalan alur Pulau Baai masih akan berlanjut, ujarnya menambahkan.
(T.Z005/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
